Organda Sarankan Pemkot Aktif Sosialisasi Perbaikan Angkot di Malang, Singgung Komplain Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang menyambut positif rencana Pemkot Malang untuk menyelenggarakan program transportasi buy the service pada 2025.

Sekretaris DPC Organda Kota Malang, Purwono Tjokro Darsono menjelaskan, pada prinsipnya, ketika ada perhatian untuk angkutan publik, sikap Organda mendukung. 

"Ketika diterapkan 2025, harapan kami sosialisasi dilakukan dengan baik, agar tidak timbul salah persepsi. Kalau misalnya pada 2025 diterapkan, kami harapkan mulai saat ini segera ada sosialisasi dan komunikasi. Ketika dilaksanakan, teman-teman angkutan kota terampil memahami," katanya, Selasa (25/6/2024).

Dipaparkan Purwono, selama ini komplain yang sering masuk terhadap kondisi transportasi kota adalah perilaku sopir yang menunggu penumpang terlalu lama.

Sopir baru berangkat ketika penumpang sudah penuh. Jika layanan yang baru nanti bisa mengubah kebiasaan itu, Purwono cukup yakin kondisi akan membaik, termasuk kepercayaan publik terhadap angkutan kota.

"Selama ini komplain masyarakat di angkutan publik, kalau angkot tidak terisi, belum jalan. Kalau kebijakan baru itu diterapkan, itu lebih baik. Artinya masyarakat kan bisa mendapatkan kepastian waktu. Jam sekian berangkat, jam sekian tiba. Ya tinggal saya pikir infrastruktur dan SDM. Mereka harus dilatih. Tidak sekadar seperti robot, mereka juga harus komunikatif. Misal senyum dengan pelanggan. Yang kami harapkan ke sana agar sesuatu yang sudah dikonsep baik, didukung dengan SDM mumpuni," terangnya.

DPC Organda Kota Malang telah berkomunikasi dengan Dishub secara non formal mengenai rencana perbaikan transportasi publik.

Dalam waktu dekat juga akan diajak dialog dengan Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.

Purwono menegaskan, kondisi transportasi yang layak dan nyaman telah lama ditunggu masyarakat Kota Malang.

Baca juga: Berencana Perbaiki Angkot di Malang, Dishub Kirim Permohonan Subsidi ke Pemerintah Pusat

"Yang kami lagi angan-angan ini terkait kondisi angkutan kota. Memang ada angkutan kota yang kondisinya kurang layak. Kami angan-angan pemerintah bisa turun tangan, digaji baik, sistem baik, dihubungkan dengan fasilitas yang layak," katanya.

"Ini kan dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap angkutan kota. Harapan kami penggunaan kendaraan pribadi berkurang dan secara umum kemacetan berkurang. Pasalnya, kemacetan ini menjadi pekerjaan rumah siapapun yang menjadi kepala daerah," katanya.

Berdasarkan hasil pendataan internal DPC Organda Kota Malang, saat ini sebagian besar pemilik angkutan kota menjadi sopir.

Purwono mengatakan, persentase pemilik yang menyopir angkutan mencapai 99 persen.

Hanya satu persen sopir yang memberikan setoran kepada pemilik angkutan kota.