Ada Kampung di Surabaya yang Tak Bisa Nikmati Jalur Zonasi Bertahun-tahun, DPRD Minta Harus Fair

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Nuraini Faiq

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Ketua Komisi D DPRD Surabaya Ajeng Wira Wati mendukung sistem PPDB jenjang SMPN yang memasuki Jalur Zonasi berlangsung fair.

Dia mendesak agar PPDB tahun ini berjalan lebih berkeadilan tanpa "diskriminasi" bagi kampung tertentu.

Temuan Komisi D, ada kampung atau RW di sejumlah wilayah yang setiap PPDB tak tersentuh jalur Zonasi.

Setiap digelar PPDB,  warga di kampung ini hanya bisa ngenes melihat putranya tak tertampung di SMPN impian.

Bertahun-tahun tak berlaku jalur Zonasi. Sebab lokasinya jauh dari seluruh SMPN.

Baca juga: Orang Tua Calon Siswa Bawa Pengacara, Tak Terima Zonasi Berubah, Ini Jawaban Pihak SMAN 1 Kedungwaru

"Ada RW yang seperti ini. Padahal mendapatkan layanan pendidikan dasar terbaik adalah hak semua anak (warga)," jelas Ajeng, Minggu (30/6/2024).

Temuan itu dikemukakan Ajeng saat PPDB jenjang SMPN tahun ini sudah memasuki pendaftaran PPDB jalur Zonasi. Mereka mengadukan kondisi yang sama seperti tahun sebelumnya. Pendaftaran jalur Zonasi sendiri dibuka 29 Juni - 3 Juli 2024.

Politikus perempuan Gerindra ini mendesak agar sistem PPDB berjalan fair bagi siapa pun.

Termasuk warga kampung yang "terisolasi" jalur zonasi.

Mereka harus dipikirkan akan hak mendapatkan layanan pendidikan.

Selama bertahun tahun, anak keturunan di kampung tersebut tidak menikmati jalur zonasi.

Harapan menyekolahkan anaknya di SMP impian sirna karena jarak kampung mereka dengan sekolah impian mana pun jauh. Jalur Zonasi bukan solusi bagi kampung tersebut.

Ajeng mendorong agar kualitas pendidikan di Surabaya makin merata. Ini adalah kunci agar calon siswa baru tidak menumpuk di salah satu sekolah tertentu.

Sebenarnya dibukanya jalur Zonasi dalam rangka pemerataan pendidikan juga.