DPRD Kota Malang Percepat Pengesahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Semua fraksi di DPRD Kota Malang memberikan pendapat terhadap penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas, dan plafon anggaran sementara perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Rabu (17/7/2024).

Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) mengingatkan eksekutif agar tidak tergesa-gesa, karena dapat menimbulkan pretensi dan tendensi anggaran.

Fraksi PDI Perjuangan mencatat, realisasi pendapatan pada 2024 di semester satu masih tercapai 48,07 persen.

Sehingga perlu menjadi perhatian dan pembahasan bersama menentukan perencanaan matang.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyarankan eksekutif dapat menambah anggaran untuk pemanfaatan, penambahan, dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Fraksi PKB menekankan hal itu, karena ada mandat undang-undang untuk memenuhi kuota persentase ruang terbuka hijau. 10 persen privat dan 20 persen publik.

Selain itu, Fraksi PKB juga menyarankan penambahan anggaran untuk perawatan jalan dan jembatan. Serta perlunya memperbaiki drainase.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, penyesuaian target pajak dan retribusi dapat dilakukan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.

Perlu ada pertimbangan yang realistis terhadap PAD. Di sisi lain, Fraksi PKS menilai peningkatan rasio PAD menjadi Rp 970 miliar diharapkan telah melalui kajian dan analisis yang aktual, terukur, dan sistematis.

Fraksi Gerindra meminta penjelasan atas penurunan anggaran sejumlah program.

Baca juga: DPRD Kota Malang Segera Gelar Rapat Pimpinan, saat Tahu Rencana Wahyu Hidayat Maju di Pilkada

Belanja operasi mengalami penurunan sebanyak 0,17 persen, di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman juga terjadi penurunan Rp 7 miliar lebih. Pun di Dinas Lingkungan Hidup ada penurunan serupa, Rp 7 miliar lebih.

Bahkan dalam catatan Fraksi Gerindra, semua kecamatan di Kota Malang mengalami penurunan anggaran. Mereka meminta eksekutif dapat menjelaskan hal itu.

Fraksi Golkar memberikan catatan perkembangan asumsi ekonomi makro daerah ditinjau dari sejumlah indikator.

Pertumbuhan ekonomi didorong terus ditingkatkan. Sejak 2019, terjadi peningkatan hingga puncaknya mencapai 6,32 persen pada 2022.

Fraksi Golkar juga mengingatkan eksekutif bisa mengurangi angka pengangguran terbuka. Fraksi Golkar menyarankan agar eksekutif memberi keberpihakan kepada pelaku UMKM dan industri yang bisa menyerap tenaga kerja.