DPRD Kota Malang Percepat Pengesahan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Terakhir, Fraksi Damai Demokrasi Indonesia mendorong Pemkot Malang memperhatikan sektor pendidikan.

Pemkot Malang didorong menciptakan terobosan maupun kebijakan baru terkait beasiswa bagi siswa berprestasi.

Fraksi Damai Demokrasi Indonesia juga menyarankan perlunya alokasi anggaran yang memadai untuk kewirausahaan dan ketenagakerjaan.

Pasalnya, sangat penting untuk meningkatkan UMKM sebagai salah satu penopang kekuatan ekonomi dari berbagai krisis ekonomi yang terjadi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan, pihaknya langsung menindaklanjuti dengan rapat pimpinan fraksi. Sehingga Senin dan Selasa diharapkan, kebijakan umum perubahan tersebut selesai. 

"Yang kami kejar di rancangan APBD perubahan harus didok awal Agustus dengan tujuan belanja APBD perubahan bisa dilaksanakan. Kalau menunggu anggota baru, paling cepat disahkan Oktober, sehingga tidak ada waktu OPD melaksanakannya," kata Made.

Kebijakan ini harus diselesaikan agar serapan maksimal.

Made tidak ingin serapan terkendala yang berdampak pada Silpa. Oleh karena itu, perlu ada percepatan pembahasan.

"Kami khawatir nanti Silpanya tinggi. Tadi sudah jelas pendapat fraksi menyampaikan bagaimana rancana APBD perubahan dilaksanakan. Kalau kami lihat evaluasinya, bagaimana kegiatan yang sudah pasti tidak bisa dilaksanakan, seperti gagal lelang harus segera kita jadikan kegiatan yang langsung terserap. Hanya ini pintu perubahan anggaran atau pemanfaatan APBD. Mending kegiatan kecil yang dilaksanakan, dari pada besar tapi tidak terlaksana," ungkapnya.