Keputusan Akhir SMP Swasta yang Ditagih Iuran Rp 140 Juta oleh RW, Kesal Warga Tak Ada Itikad Baik

TRIBUNJATIM.COM - Permasalahan pihak sekolah SMP Swasta dengan warga setempat mengenai iuran dana Rp 140 juta masih berlanjut hingga saat ini.

SMP Swasta yang tak terima karena ditagih iuran dana sebesar Rp 140 juta oleh pihak RW itu akhirnya mengungkapkan keputusan akhir.

Pihak sekolah merasa cukup kesal dengan warga dan perwakilan RW setempat lantaran tak menunjukkan itikad baik selama bermasalah dengan mereka.

Terbaru, SMP Swasta itu mengungkapkan akan menempuh ke jalur hukum setelah mediasi dilanggar hingga tak ditepati oleh perwakilan RW atau warga soal akses jalan.

Kabag Legal Perhimpunan Pendidikan dan Pengajaran Kristen Petra (PPPKP), Christin Novianty mengatakan, pihak RW sempat mengancam akan menutup jalan yang menghubungkan jalan raya dengan sekolah itu.

Namun, hal itu tidak jadi dilakukan setelah mediasi.

"Hasil mediasi mereka tidak akan menutup jalan dan laporan pertanggungjawabannya diberikan. Seiring berjalannya waktu, mereka tidak memberikan laporan dan tidak merespons surat kita," ujarnya, dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com, Minggu (4/8/2024).

Pengelola Petra memutuskan untuk melaporkan perkara dengan RW itu ke DPRD Surabaya.

Lalu, anggota dewan memintanya membuat rekayasa lalu lintas dibantu Dinas Perhubungan (Dishub).

"Dishub melakukan kajian lalu lintas di Jalan Menur Pumpungan, Jalan Manyar Airdes, Jalan Manyar Tirto Yoso, Jalan Manyar Tirto Asri, Jalan Manyar Tirto Mulyo, keluar masuk Petra atau titik macetnya," ucapnya.

Baca juga: Sosok Pemilik Lahan Masjid Dijual Rp2,5 M, Klaim Bukan Warisan Tapi Tanah Pribadi, sempat Mediasi

Akan tetapi, pihak RW merespons pertemuan tersebut dengan membuat video yang memperlihatkan kemacetan.

Menurut Christin, warga menggambarkan kepadatan kendaraan disebabkan oleh Petra.

Lebih lanjut, Christin berharap para RW bisa bertemu kembali dengan Petra untuk membahas perkara ini.

Pihak sekolah akan menempuh jalur hukum jika tidak ada iktikad baik dari warga.

"Kita enggak muluk-muluk, maunya tetap ada komunikasi dengan RW karena masih tinggal di wilayah yang sama. Kalau nanti terus seperti ini, (akses) ditutup, terpaksa ambil jalur hukum," katanya, seperti dikutip TribunJatim.com, Minggu (4/8/2024).