Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Surabaya

Keputusan Akhir SMP Swasta yang Ditagih Iuran Rp 140 Juta oleh RW, Kesal Warga Tak Ada Itikad Baik

Pihak SMP Swasta yang berseteru dengan warga karena ditagih iuran Rp 140 juta oleh RW itu akhirnya mengungkap keputusan akhirnya.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
Kompas.com
Keputusan akhir pihak SMP Swasta yang akses jalannya ditutup karena tak mau membayar iuran RW sebesar Rp 140 juta. 

Melalui Instagram, Armuji awalnya menerima laporan terkait penutupan jalan hingga guru dan murid tak bisa masuk ke sekolah.

"Tindak lanjut laporan warga terkait permasalahan antara warga dengan sekolah SMP di Manyar Tirtomulyo. Permasalahan muncul karena adanya tidak sepakatnya iuran yang diajukan pihak warga kepada sekolah," tulis akun Instagram @cakj1, melansir dari Kompas.com.

Dalam video yang diunggah, tampak pihak sekolah menjelaskan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji tentang warga yang menutup satu-satunya akses jalan untuk guru dan murid.

Kemudian, perwakilan warga menjelaskan keberadaan sekolah tersebut membuat kemacetan.

Baca juga: VIRAL TERPOPULER: Warga Tutup Akses Jalan ke SMP Swasta - Senyum Kades usai Ambil Hak Tanah Warga

2. Iuran naik dari Rp25 juta ke Rp35 juta

Pihak sekolah merasa keberatan karena harus membayar iuran masing-masing Rp 35 juta ke empat RW yang ada di dekat bangunan.

Sebab, uang dengan total Rp 140 juta tersebut dinilai terlalu besar.

"Awalnya (iurannya) Rp 25 juta, naik Rp 32 juta itu sekolah masih mau bayar. Dinaikin lagi jadi Rp 35 juta, sekolah enggak mau, keberatan," kata Armuji ketika dihuhungi melalui telepon, Rabu (31/7/2024).

Sedangkan, pihak RW menyebut bahwa kenaikan iuran tersebut untuk membayar para satpam yang berjaga di sekitar perumahan.

Total ada sekitar 30 orang yang dipekerjakan sebagai sekuriti.

Selanjutnya, Armuji mendatangi lokasi tersebut untuk mendapatkan penjelasan dari masing-masing pihak.

Dia menyimpulkan, kemacetan di sekitar sekolah hanya alasan untuk menaikkan iuran.

"Saya ngomong, kalau iurannya cocok enggak macet tapi kalau enggak cocok dikata macet. Itu juga jalan umum, bukan milik perorangan karena sudah jadi fasilitas umum pemkot," jelasnya.

3. Sekolah lakukan audit hingga keberatan

Menyikapi alasan warga, sekolah lantas melakukan audit.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved