Wali Kota Eri Murka ke Kepsek SD di Surabaya Gegara Biarkan Wali Murid Tarik Iuran Buku, 'Camkan!'

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan atensi soal adanya temuan tarikan iuran dari siswa di salah satu sekolah SD Negeri di Kota Pahlawan.

Atas temuan ini, Wali Kota Eri meminta seluruh kepala sekolah SD/SMP negeri di Surabaya membuat surat pernyataan agar kejadian ini tak terulang.

Hal ini disampaikan Wali Kota Eri saat melakukan rapat koordinasi di SDN Ketabang, Senin (15/1/2024). Di sekolah inilah, iuran untuk pembelian buku tersebut dilakukan.

Berdasarkan informasi yang diterima, ada 3 murid di SDN ini yang tak mendapatkan buku pendamping pelajaran. Penyebabnya, ketiga siswa ini tak membayar iuran buku yang dikoordinir salah seorang koordinator kelas (kolas).

Wali Kota Eri menyayangkan kejadian tersebut. Dengan nada tinggi Wali Kota menegaskan bahwa iuran yang memberatkan siswa tak boleh ada di SD/SMP negeri.

Baca juga: Resmi Dapat Rekomendasi PDIP, Eri Cahyadi-Armuji Fokus Siapkan Program Surabaya ke Depan

"Tolong camkan! Hari ini tidak boleh ada biaya yang ditarik oleh SD Negeri, SMP Negeri, yang di bawah kewenangan saya (Pemkot) baik dengan alasan atau dalih apapun," kata Cak Eri di hadapan kepala sekolah SDN Ketabang.

Pada pertemuan yang juga terhubung secara virtual dengan 284 SD Negeri dan 63 SMP Negeri se-Surabaya tersebut, Wali Kota Eri menegaskan bahwa sekolah di Surabaya tanpa biaya. Khususnya, SD dan SMP Negeri yang dikelola Pemkot Surabaya.

"Saya nyuwun tulung (minta tolong) betul kepada Panjenengan (Anda) semua. Kita belajar Pancasila, UUD 45, semua anak miskin ditanggung oleh negara. Maka tidak ada alasan sedikit pun untuk sekolah yang berada di bawah naungan Pemkot Surabaya, yang Panjenengan adalah bagian dari Pemkot Surabaya, menarik iuran dari siswa," tandas Cak Eri.

Wali Kota meminta kejadian tersebut sebagai pelajaran terhadap sekolah lainnya. "Tolong camkan itu! Ini peringatan saya yang terakhir," tegas politisi PDI P ini.

Menurut bapak dua anak ini, tarikan iuran kepada siswa akan menimbulkan jarak antara si kaya dan si miskin, sekalipun bersifat sukarela. Apabila hal tersebut dibiarkan, bisa berdampak pada karakter anak.

"Panjenengan (Anda) jiwanya harus jiwa negarawan yang membela wong cilik, memberikan yang terbaik bagi anak didik kita, bukan menciptakan persaingan di antara anak didik kita," kata pria asli Surabaya ini.

"Maka hari ini tidak ada alasan apapun untuk iuran. Baik itu untuk tuku (beli) buku, wisuda, atau wisata. Tidak boleh ada lagi!," katanya.

Baca juga: Angka Kemiskinan di Surabaya Ditengarai Disumbang Penduduk Luar Kota, Eri Cahyadi Gandeng BPS

Dikonfirmasi sesuai koordinasi tersebut, Wali Kota Eri menjelaskan tujuannya memberikan arahan kepada sekolah negeri di Surabaya. "Saya sudah menyampaikan berulang kali, bahwa tidak ada biaya apapun yang dikeluarkan oleh anak-anak yang sekolah di SD negeri dan SMP negeri. Biaya apapun," katanya.

Wali Kota Eri menyebut beberapa modus sekolah yang sering ia dengar. Di antaranya, iuran seikhlasnya, wisuda, dan rekreasi.

Pemkot selama ini memperbolehkan hal tersebut dilakukan wali murid. Dengan syarat, hal tersebut dilakukan melalui skema subsidi dari si kaya kepada si miskin. Artinya, wali murid yang dinilai mampu dari sisi finansial dapat menanggung iuran siswa yang kurang mampu.

"Kepala sekolah pasti tahu data keluarga miskin, keluarga pra-miskin dan keluarga sejahtera. Maka keluarga sejahtera itu bisa digandeng. Kepala sekolah bisa menyampaikan, misalnya kalau siswa mau ada wisuda, tapi nggak semua mampu untuk iuran. Bisa tidak, kalau yang mampu ini membantu yang kurang mampu dengan membayarkan iuran. Sehingga, ini guyub rukun," katanya.

Termasuk untuk pembelian buku. Salama ini, Pemkot Surabaya telah memberikan buku wajib untuk siswa. "Kalau pun ada buku penunjang, maka yang membeli adalah pemerintah. Artinya, buku penunjang menjadi milik sekolah," tegasnya.

"Misalnya, guru bisa membeli 1 buku kemudian ditampilkan di layar sehingga bisa dibaca bersama-sama. Artinya, kalau guru mau memperkaya persepektif muridnya, berarti guru tersebut harus berinovasi," lanjut kandidat doktor Pengembangan SDM Unair ini.

Selain itu, seluruh kepala sekolah SD/SMP negeri di Surabaya juga wajib teken dalam surat pernyataan. Isinya, tidak boleh menarik iuran dari siswa.

"Jangan buat hati siswa kurang mampu terluka. Akhire, arek sing gak duwe mau gedene dadi arek sing nggak apik (Akhirnya anak yang kurang mampu tadi ketika dewasa menjadi orang yang kurang baik).  Karena sejak kecil tersakiti dan punya mental yang dirusak oleh sistem. Makanya jangan sampai merusak," kata Ketua Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Institut Teknologi 10 November (ITS) Jawa Timur ini.