Angka Kemiskinan di Surabaya Ditengarai Disumbang Penduduk Luar Kota, Eri Cahyadi Gandeng BPS

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Angka kemiskinan di Surabaya ditengarai ikut disumbang oleh penduduk ber-KTP luar kota.

Untuk memastikan akurasi angka tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS).

Mengutip data BPS, angka kemiskinan di Surabaya menurun dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.

Pada 2021 atau saat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi dilantik, angka kemiskinan masih mencapai 5,23 persen, kemudian menurun di 2022 (4,72 persen), dan 2023 (4,65 persen).

Menurut Wali Kota Eri, angka kemiskinan berdasarkan statistik BPS di Surabaya turut dipengaruhi oleh penduduk luar kota.

Sebab menurutnya, survei BPS didasarkan pada lokasi pengambilan data tanpa mengecek data kependudukan yang bersangkutan.

Karenanya, pemkot akan menyandingkan data yang diperoleh pemkot melalui aplikasi "Check-in Warga."

Melalui aplikasi ini, Pemkot Surabaya bisa mengetahui jumlah persil di tiap RW, jumlah jiwa di masing-masing RT, hingga jenis pekerjaan.

"Itu kami sudah punya semua (datanya)," kata Wali Kota Eri saat dikonfirmasi di sela acara Pencanangan Program Keluruhan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) di Surabaya, Senin (29/7/2024).

Rencananya, pihaknya akan menyandingkan data tersebut dengan BPS.

Baca juga: BPS Jatim Kenalkan Inovasi Layanan Online Halo PST dan AIDA untuk Konsultasi Data

Apabila terdapat selisih, pihaknya akan menindaklanjuti dengan pengecekan di lapangan.

"Data yang kami punya akan kami suntikkan ke BPS. Ketika disuntikkan, kami bisa tahu jumlah warga miskin di masing-masing wilayah," kata mantan ASN Pemkot Surabaya ini.

"Nah, apabila saat disuntikkan, kemudian data orang miskin (di BPS) tidak ada di aplikasi Check-In (di Pemkot Surabaya), kita bisa tahu yang dimasukkan (oleh BPS) bukan orang Surabaya. Sehingga, kita tahu berapa jumlah orang miskin yang asli Surabaya ataupun yang bukan," katanya.

Data tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pemkot dalam memberikan intervensi.