Target PAD Kota Malang Naik, Fraksi PDIP Minta Jangan Hanya Andalkan Pajak sebagai Pendapatan Daerah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang akan ditambah Rp 39 M pada 2024.

Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan, rencana penambahan PAD itu terlihat dari peluang target pajak yang dipatok. Selain itu, ada pendapatan lain yang juga ditarget naik.

Pada objek Pajak Daerah, targetnya menjadi Rp 845 miliar dari target awalnya sebesar Rp 806 milar. Objek PAD pada Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah targetnya naik Rp 4,277 miliar menjadi Rp 80,9 miliar dari target awalnya Rp 76,7 miliar. Dikatakan Wahyu, PAD Kota Malang pada rancangan awal P-APBD Kota Malang 2024  adalah Rp 970,5 miliar. 

“PAD berubah menjadi Rp 1,9 triliun atau bertambah Rp 39 miliar dari target awal,” jelas Wahyu, Selasa (6/8/2024).

Baca juga: Fraksi PKS Kembali Tanyakan Langkah Pemkot Malang Mengurangi Nilai Piutang di Rapat Paripurna

Sementara objek PAD yang lain proyeksinya menurun yakni seperti Retribusi Daerah. Di sektor ini terjadi penurunan target sebesar Rp 3,2 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga proyeksikan menurun Rp 623 juta.
 
“Ada hal-hal yang kami rasa perlu diubah sesuai dengan kondisi yang ada. Ini akan ada pembahasan lagi lebih lanjut,” tegas Wahyu.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengungkapkan bahwa Perubahan APBD Kota Malang 2024 ini harus bisa dirancang seefisien mungkin. Ia juga mengingatkan eksekutif agar bisa memaksimalkan pendapatan yang masih bisa dikejar.

Dalam sepekan ini DPRD Kota Malang melalui rapat dengar pendapat di tiap komisi akan menelaah kembali porsi-porsi anggaran yang ada. Target pendapatan menjadi salah sau isu yang akan dibicarakan dalam rapat dengar pendapat.

“Akan ditelaah lagi di komisi. Khususnya di PAD juga kami lihat ada yang beberapa sudah baik, ada obek pajak yang disesuaikan, dan pastinya harus optimis bisa naik dan bertambah," kata Made.

Baca juga: Sibuk Layani Pelanggan, Pegawai Kafe di Malang Tak Sadar Motor Dicuri, CCTV Kuak Kejadian Sebenarnya

Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Iwan Mahendra mengkritik Pemkot Malang yang hanya mengandalkan pajak sebagai pendapatan daerah. Menurutnya, perlu ada inovasi lain yang bisa mendatangkan pendapatan.

"Bagaimana sikap teknokrat kita dalam menghadapi prasangka dari masyarakat tentang anggapan semua  dipajaki oleh pemerintah, karena dominannya peran pajak pada pendapatan daerah sehingga pemerintah sering dianggap kurang kreatif," ujar Iwan membacakan pendangan umum fraksi.

Peningkatan PAD senilai Rp 39 miliar menjadi penyumbang terbesar dalam postur Pendapatan Daerah dalam PAK 2024 melalui kenaikan sumber pendapatan dari Pajak Daerah. Fraksi PDI Perjuangan, berharap target pendapatan daerah ini bisa terealisasi mengingat perubahan anggaran tahun ini bisa menjadi jembatan untuk meningkatkan kinerja anggaran tahun 2025.  

"Terutama dalam membangun kemandirian anggaran Kota Malang," terang Iwan.

Fraksi PDI Perjuangan juga meminta penjelasan apa manfaat konkrit yang akan dirasakan warga masyarakat jika membayar pajak dengan disiplin, mengingat pelayanan publik di kota Malang dianggap masih belum prima dalam berbagai sektor, baik pendidikan, kesehatan, penyediaan infrastruktur, penyediaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.