Kata Polisi soal SIM dan STNK Ketinggalan, Apakah Kendaraannya Disita atau Cukup Ditilang?

TRIBUNJATIM.COM - Simak penjelasan soal tilang lalu lintas, apakah jika SIM atau STNK ketinggalan kendaraan juga akan ditahan?

Setiap pengemudi kendaraan bermotor diwajibkan untuk melengkapi Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Hal ini dilakukan untuk mencegah dari tindak kejahatan atau sesuatu hal yang tak terduga.

Jika terkena tilang, polisi akan memberikan surat tilang untuk pelanggar dengan menahan salah satu dari STNK atau SIM.

Baca juga: Ratusan Warga Kaget Tilang Manual Kembali Diterapkan di Sidoarjo, Polresta: Efektif Cegah Kecelakaan

Lalu bagaimana jika SIM dan STNK ketinggalan sementara terkena tilang?

Penjelasan Dirlantas

Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Dirlantas Polda DIY), Kombes Pol Alfian Nurrizal mengatakan, mekanisme tilang terhadap pengendara dan/atau pengemudi yang tidak membawa SIM dan STNK dengan STNK dan SIM yang mati merupakan kondisi yang berbeda.

Pengendara yang memiliki SIM namun masa berlakunya telah habis, maka akan dikategorikan tidak memiliki SIM. 

"Dengan demikian, pengemudi dan/atau pengendara tersebut dapat dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UU LLAJ)," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (6/8/2024).

Sesuai Pasal 77 ayat (1) UU LLAJ berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Kemudian pada Pasal 281 UU LLAJ dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta.

Mekanisme tilang untuk STNK mati dan ketinggalan

Alfian juga menjelaskan terkait dengan mekanisme tilang pada STNK di dua kondisi. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 288 ayat (1) dan (2) UU LLAJ.

Ia mengatakan, pada Pasal 288 ayat (1) diterangkan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.

Selanjutnya, pada Pasal 288 ayat (2) dijelaskan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250 ribu.

"Pada Pasal 288 ayat (1) maksud dari kata 'tidak dilengkapi' artinya tidak ada kurangnya. Jadi kalau pengendara tidak dilengkapi dengan STNK bisa mengandung makna STNK tertinggal, maka dapat dilakukan penilangan," jelas Alfian.

"Sedangkan terminologi tidak dapat menunjukkan, artinya kata 'menunjukkan' dalam KBBI adalah memperlihatkan, sehingga artinya tidak dapat memperlihatkan STNK dan bisa bermakna pengendara tidak memiliki STNK," tambah dia.

Alfian menyampaikan, dengan demikian dapat disimpulkan SIM mati, STNK yang tertinggal, dan pengendara yang tidak bisa menunjukkan STNK, dapat dilakukan penilangan sesuai UU yang berlaku.

Tak bawa SIM dan STNK, kendaraan akan disita?

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Muhammad Taslim Chairuddin mengatakan, jika pengendara tidak membawa SIM dan STNK saat razia, maka langkah terakhir polisi adalah menahan kendaraan tersebut beserta pengendaranya.

"Benar, maksudnya ketika seseorang membawa kendaraan dan tidak membawa STNK, maka patut kita duga kendaraan dimaksud adalah hasil kejahatan," kata Taslim dikutip dari GridOto.com, Selasa (19/9/2023).

"Hal itu didasarkan pada cukup banyak temuan BB (Barang Bukti) yang merupakan kendaraan BB tilang dan tidak diambil," tambahnya.

Adapun, ia menambahkan, setiap orang yang memiliki kendaraan hasil tindak kejahatan, mereka akan dijerat dengan Pasal 480 KUHP, atau secara umum dikenal sebagai pasal penadahan hasil kejahatan.

Kendati demikian, apabila pengendara tersebut bisa membuktikan bahwa kendaraan tersebut terdaftar sah, maka polisi akan melakukan mekanisme tilang biasa sesuai dengan UU LLAJ.

"Namun apabila setelah diperiksa penyidik dan ternyata kendaraan tersebut terdaftar dan sah, hanya STNK yang tertinggal, maka akan kita lepas setelah ditilang tentunya," imbuhnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com