Buntut Ada Konflik, Warga NU di Bojonegoro Enggan Dukung PKB Lagi? ini Penjelasan Ketua PCNU

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Konflik antara Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih menegang dan merambat sampai ke daerah.

Baru-baru ini, Muhammad Lukman Edy selaku mantan Sekjen PKB yang pro dengan PBNU dipolisikan DPW dan DPC PKB di daerah-daerah. Salah satunya, di Kabupaten Bojonegoro.

Menanggapi konflik PBNU-PKB yang sampai berbuntut memolisikan Muhammad Lukman Edy, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Bojonegoro Cholid Ubed berkomentar.

"DPC PKB Bojonegoro yang melaporkan eks Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy ke polisi ini, akan memancing kekecewaan warga NU," ujarnya, Jumat (9/8/2024).

Baca juga: Tak Gentar Dikeroyok Parpol KIM di Pilkada Bojonegoro 2024, PKB Yakin Menangkan Anna Muawanah

Berdasarkan kekecewaan itu, apakah ada potensi segenap nahdliyin di Kabupaten Bojonegoro enggan mendukung PKB di Pilkada Bojonegoro 2024? Ubed sapaannya belum bisa memastikan.

"Jangan sampai apa yang di lakukan politisi PKB, membuat kecewa warga NU yang selama ini telah mendukung PKB," imbuhnya diplomatis.

Sekretaris DPC PKB Bojonegoro Abdulloh Umar meyakini, konflik PBNU-PKB tak mempengaruhi sikap politik para nahldiyin di Kabupaten Bojonegoro yang selama ini mendukung PKB.

Persisnya, kata Umar sapaannya, figur Anna Muawanah yang diusung DPC PKB Bojonegoro sebagai cabup di Pilkada Bojonegoro 2024 masih jadi pilihan para nahdliyyin setempat.

Baca juga: Sejumlah Parpol Batal Dukung Anna Muawanah di Pilkada Bojonegoro, PKB Tak Ambil Pusing

"Masyarakat nahdliyin masih menjadi sasaran pemilih kami di Pilkada Bojonegoro 2024. Masyarakat golongan lain juga," tegasnya.

Diketahui, Muhammad Lukman Edy selaku mantan Sekjen PKB membuat pernyataan bahwa tata kelola anggaran PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, tidak transparan.

Pernyataan tersebut dilontarkan Muhammad Lukman Edy saat diwawancara awak media di Kantor PBNU, selepas dimintai keterangan PBNU pada Rabu (31/7/2024) lalu.

Akibat pernyataan itu, mantan Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Riau tersebut dilaporkan ke polisi oleh DPP PKB dan jajarannya. Mulai DPW hingga DPC.