Puluhan Orangtua Geruduk Sekolah Minta Guru yang Suka Ciumi Siswa Dipecat, Kepsek: Kami Tidak Berhak

TRIBUNJATIM.COM - Puluhan orangtua geruduk sekolah minta guru yang suka ciumi siswa dipecat dari sekolah.

Puluhan wali murid sekolah dasar (SD) di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Jawa Timur mendatangi kantor kepala sekolah memprotes keberadaan guru yang diduga mencabuli siswa.

Kedatangan puluhan wali murid yang dikawal aparat kepolisian tersebut diterima langsung oleh kepala sekolah dan perwakilan komite sekolah.

Para wali murid tersebut merasa geram dengan prilaku guru berinisial R yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap sejumlah siswa.

Mereka meminta kepada kepala sekolah dan komite sekolah untuk mengeluarkan guru tersebut yang hingga kini diketahui masih aktif mengajar di sekolah.

Seorang wali murid berinisial S mengatakan, pihak sekolah harus memberikan sanksi tegas terhadap guru tersebut dan pihak kepolisian juga segera mengusut kasusnya.

Dia merasakan sakit dan kesal melihat anaknya menjadi korban pelecehan seksual dari oknum pendidik yang seharusnya menjadi contoh baik di sekolah tersebut.

"Kami minta dikeluarkan guru itu, jangan sampai kelihatan lagi di sekolah ini," kata S, dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (10/8/2024), seperti dikutip TribunJatim.com.

Sementara, ES selaku kepala sekolah memilih bungkam terkait permasalahan yang dikeluhkan oleh para wali murid tersebut.

ES menyerahkan permasalahan guru yang diduga melakukan pelecehan seksual tersebut kepada pihak yang lebih berwenang yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.

Baca juga: Wali Kota Eri Murka ke Kepsek SD di Surabaya Gegara Biarkan Wali Murid Tarik Iuran Buku, Camkan!

"Kami tidak berhak bicara, silahkan langsung ke Dinas Pendidikan saja terkait kasus tersebut," terang ES.

Kepala Satuan Reserse dan Krikinal Polres Tuban, AKP Rianto membenarkan, adanya laporan pelecehan seksual dari pihak orang tua siswa SD di Kecamatan Soko.

Kasus pelecehan seksual terhadap belasan siswa SD tersebut saat ini sudah naik tahap penyidikan petugas kepolisian .

"Iya benar kasus tersebut tengah kami tangani. Saat ini sudah naik penyidikan. Kami juga masih memeriksa saksi-saksi lain. Insyaallah minggu depan akan kita gelar,” tandasnya.

Dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) terhadap belasan muridnya itu terjadi sekitar bulan Januari 2024.

Terduga pelaku melakukan aksi pelecehan seksual tersebut dalam kelas saat jam belajar mengajar dengan meraba bagian sensitif dan menciumi korbannya.

Aksi terduga pelaku terbongkar saat para orang tua siswa mendapatkan cerita dari anaknya yang telah menjadi korban pelecehan seksual.

Selanjutnya, pihak orangtua siswa yang tidak terima lalu melaporkan kasus yang menimpa anaknya tersebut ke pihak kepolisian.

Baca juga: Akhir Nasib Kades Bentak Wali Murid Lapor Pungli, Polisi Gercep, Mujur usai Ngaku Bekingan Sekolah

Kepala sekolah lainnya menjadi perbincangan karena terlibat pelecehan seksual.

Oknum Kepala Sekolah (Kepsek) berinisial MF yang tersandung kasus pelecehan terhadap sejumlah guru SD di Kabupaten Sampang, Madura diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Namun, pemberhentian tersebut hanya bersifat sementara selama menjalani hukuman, sedangkan MF telah divonis 1 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) setempat.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sampang, Arif Lukmam Hidayat mengatakan bahwa pemberhentian sementara itu berlaku selama MF menjalani hukuman penjara.

Tidak hanya itu, di tengah pemberhentian sementara, yang bersangkutan tidak lagi memperoleh penghasilan sampai dengan yang bersangkutan bebas dan diaktifkan kembali sebagai ASN.

"Kalau kemarin sebelum sidang ikrah, gaji terdakwa diberikan hanya 50 persen, mengingat saat ini ikrah sudah tidak lagi memperoleh penghasilan," ujarnya, Rabu (19/6/2024).

Baca juga: 5 Tahun Murid Belajar di Ruangan Bekas WC, Kepsek Cuma Didiamkan usai Lapor Diknas: Sudah 2 Kali

Menurutnya, untuk penerapan sanksi kepegawaian terhadap MF belum bisa dilakukan sebelum menjalani hukuman penjara, alias MF telah bebas.

Sebab, bagi PNS yang divonis minimal dibawah 2 tahun penjara, bisa diaktifkan kembali sebagai PNS, namun misalkan hukumannya lebih 2 tahun bisa diberhentikan.

"Harus nunggu yang bersangkutan bebas dulu, baru kita ajukan ke BKN untuk mengaktifkan kembalinya," terangnya.

Dengan begitu, nantinya jika MF telah bebas, selanjutnya akan dilayangkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS.

"Apakah nanti sanksinya berat ataupun sedang dan ringan tergantung penilaian nanti bersama Inspektorat, kami tidak bisa mengira-ngira karena yang bersangkutan belum bebas juga," pungkasnya. 

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com