4 Fakta Polemik 18 Anggota Paskibraka Putri Dipaksa Lepas Hijab saat Pengukuhan, BPIP Minta Maaf

2. Dinilai Diskriminatif

Polemik Paskibraka lepas hijab ini menuai sorotan dari organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai aturan larangan jilbab untuk Paskibraka Nasional 2024 harus dikoreksi.

"Peraturan lepas hijab itu tidak relevan," ujar Gus Fahrur, dikutip dari Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Gus Fahrur menilai, penggunaan hijab tidak mengganggu dan mengurangi estetika dari anggota Paskibraka. 

Selain itu, jilbab juga tidak mengurangi kekompakan yang menjadi hal substantif dalam Paskibraka.

"Seharusnya penggunaan hijab bukan halangan untuk berprestasi dan berkreasi," ucapnya. 

Jika dinilai tak sesuai estetika, Gus Fahrur meminta agar panitia pelaksana mengundang desainer agar kostum Paskibraka bisa lebih inklusif dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti meminta agar aturan terkait seragam Paskibraka yang tidak memperbolehkan penggunaan jilbab untuk dicabut.

"Kalau benar ada pelarangan anggota Paskibraka memakai jilbab, maka larangan itu harus dicabut," kata Mu'ti, dikutip Kompas.com, Rabu (14/8/2024).

Menurut Mu'ti, larangan berjilbab untuk Paskibraka perempuan adalah bentuk diskriminasi bertentangan dengan pancasila. 

Tak hanya itu, larangan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). 

"Pelarangan itu merupakan tindakan diskriminarif yang bertentangan dengan Pancasila, kebebasan beragama, dan hak asasi manusia," tandasnya.

Baca juga: Paskibraka Nasional 2024 Disebut Wajib Lepas Jilbab saat Pengukuhan, MUI Kecam: Tidak Pancasilais

3. BPIP Minta Maaf

Setelah adanya sorotan dan desakan dari berbagai pihak, BPIP pun minta maaf atas adanya 18 anggota Paskibraka Nasional yang melepas hijab saat pengukuhan di IKN.