Dulu Sindir Makan Siang Gratis Tak Sesuai, Cak Imin Kini Beralih Dukung Program Prabowo-Gibran

TRIBUNJATIM.COM - Satu di antara program presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih yakni Prabowo-Gibran adalah makan siang gratis.

Program yang kini berganti nama makan bergizi gratis ini sering mendapat sorotan.

Termasuk Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin kini setuju dengan program makan siang gratis yang akan dijalankan pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Awalnya Cak Imin menyinggung makanan yang kurang bergizi menjadi penyebab banyaknya anak-anak mengalami stunting.

"Tau enggak hari ini stunting bukan karena kita enggak kasih makan yang baik, stunting karena menunya memalukan, menunya cuma indomie, ciki yang berbasis pada MSG. Inilah kemanusiaan yang sungguhnya," katanya dalam pidato penyerahan rekomendasi Kepala Daerah 2024, di Fairmont, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Cak Imin Bandingkan Zaman Soeharto dan Jokowi, Bahas Anak Presiden Jadi Wapres: Perubahan Dramatis

Saat ini banyak orangtua yang memberikan makanan kurang bergizi dan makanan instan untuk anak-anak mereka. 

Hal ini menyebabkan para anak kekurangan gizi dan banyak yang terkena penyakit gagal ginjal.

Untuk itu, dia menilai program makan siang gratis sangat baik untuk dijalankan.

"Di RSCM hari ini sudah bertubi-tubi balita terkena serangan ginjal, sakit ginjal. Karena makanan yang tidak terurus. Ya sudah kita setuju Pak Prabowo menggerakkan makan siang, kira-kira begitu," ujarnya.

Sikap Cak Imin ini berbeda saat dia menjadi kompetitor Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Dia sempat menyentil program makan siang gratis tidak sesuai, khususnya untuk pemberian susu karena bahan baku yang tidak tersedia di dalam negeri.

Dengan keterbatasan tersebut, negara pasti akan melakukan impor susu dari luar negeri untuk memenuhi program makan siang gratis.

“Isu makan gratis itu memang menarik, susu gratis, menarik, (tapi) itu susunya enggak ada, pasti impor, dan menguntungkan orang-orang yang mengimpor susu,” kata Cak Imin.

“Kalau sekarang susu butuhnya satu juta liter yang tersedia hanya 300 liter, bagaimana kalau enggak impor?” ucap dia.

Cak Imin juga menyindir program pemberian susu gratis yang diberikan untuk mencegah stunting atau kurangnya asupan gizi yang diperoleh oleh balita.

Ia mengatakan, stunting itu bukan masalah yang tumbuh tiba-tiba ketika seorang anak sedang berada di tahap sekolah dasar (SD), melainkan sejak dalam kandungan.

“Stunting itu tumbuh, bukan karena tiba-tiba, sudah SD baru stunting, bukan, stunting itu akibat sejak dalam kandungan sudah tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, bahkan tidak ada persiapan seorang ibu untuk hamil dengan persiapan yang matang,” kata Cak Imin.

Cak Imin berpandangan, salah satu solusi untuk mengatasi masalah stunting di wilayah Garut adalah membuat perencanaan perkawinan.

Dia menilai, perencanaan perkawinan perlu dilakukan agar persiapan untuk mempersiapkan keturunan bisa lebih baik.

“Kalau sudah ngomong keturunan, sebelum pernikahan sudah didesain, perkawinan harus resmi, setelah itu hamil, hamil sudah punya target 9 bulan,” kata Cak Imin.

“Satu tahun usia anak ditarik mundur sejak 0 bulan di perut itulah usia-usia kritis yang harus dijaga supaya tidak stunting,” ucap dia.

Baca juga: Cak Imin Syok saat Intip Tenda Tinggal Jemaah Haji Indonesia di Arab, Miris Bandingkan Jemaah Korsel

Kriteria penerima makan bergizi gratis

Presiden Jokowi memastikan program andalan Presiden terpilih Prabowo Subianto tersebut akan mulai dilaksanakan tahun depan.

Dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan Undang-Undang APBN 2025, Jokowi bilang, program makan bergizi gratis (MBG) akan dilakukan secara bertahap.

"Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel," ujar Jokowi, di Gedung Nusangara, Jakarta, Jumat (16/8/2024), dikutip dari Kompas.com.

Melansir dokumen Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, program MBG dirancang untuk menyasar siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan.

"Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil/menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan," tulis pemerintah, dalam dokumen Nota Keuangan.

Namun, pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah/PAUD dan peserta didik sekolah dasar, dan sekolah menengah di daerah kabupaten/kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi.

Kemudian, pada tahun depan program MBG juga akan dilaksanakan di daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan program.

"Kemudian secara bertahap, program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan) hingga menjangkau lebih banyak wilayah kabupaten/kota," tulis pemerintah.

Adapun pada tahun depan, melalui anggaran pendidikan, pemerintah mengalokasikan pagu anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program MBG.

Anggaran yang setara dengan 0,29 persen produk domestik bruto (PDB) itu digunakan untuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani program MBG.

Pemerintah mengklaim, tenaga kerja yang berpotensi terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 820.000 pekerja.

"Dengan jumlah tersebut, program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada tahun 2025," tulis pemerintah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com