Saldo Slamet Minus Rp 200 M usai Maju Pilkada 5 Kali, sang Mantan Kades Tak Kapok: Sudah Saya Titipi

TRIBUNJATIM.COM - Tengah viral di media sosial saldo ATM bakal calon bupati minus Rp 200 miliar.

Bakal calon bupati Pati itu bernama Slamet Warsito.

Slamet Warsito rupanya sudah maju Pilkada di Pati sebanyak lima kali.

Ia pun mengaku tak kapok dan tak punya apa-apa.

Video momen Slamet Warsito pamer saldo ATM minus Rp 200 miliar dibagikan oleh akun Instagram @aslisemarang.

"Cek saldo bakal calon Bupati Pati, H. Slamet Warsito. Saldonya bikin bergetar...," tertulis dalam video tersebut.

 Dalam videonya, Slamet Warsito berada di sebuah ruangan mesin ATM.

Ia mengeluarkan kartu ATM dari saku kemeja batiknya.

Kemudian, kartu ATM itu dimasukkan ke mesin ATM di depannya.

Ia pun menekan tombol itu mengecek informasi saldo.

Baca juga: Draf PKPU Disetujui DPR RI, KPU Lumajang Siap Jalankan Tahapan Pilkada Sesuai Putusan MK

Ketika ATM berhasil memproses, muncul saldo ATM yang tercatat, yakni sebanyak Rp (minus) 200.099.858.000.

"200 miliar buat Pilkada, doanya saja," ucap perekam video, melansir dari TribunJabar.

Slamet Warsito sendiri memiliki nama lengkap Dr. H. M. Slamet Warsito, MT. ini lahir di Pati, 2 Juli 1955.

Slamet Warsito merupakan pengusaha di bidang properti yang tercatat sebagai warga Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Slamet mengangkat judul disertasi "Pengembangan Kebijakan Pembangunan Rumah Sederhana untuk Mendorong Minat Developer dan Memenuhi Daya Beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah".

Ia meraih gelar doktor teknik sipil dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang pada 2018.

Pria yang akrab disapa Mamik ini sudah empat kali berkontestasi di Pilkada Pati.

Tahun ini, Slamet Warsito akan kembali maju dalam pemilihan orang nomor satu di Kabupaten Pati tersebut.

Baca juga: Sosok Slamet Warsito Viral Tunjukkan Saldo ATM Rp 200 Miliar, Calon Bupati Pati di Pilkada 2024

"Saya nyalon pertama kali tahun 2001. Sampai sekarang sudah lima kali," kata Slamet Warsito di Kantor DPD Partai Golkar Pati, Senin (13/5/2024), dikutip dari TribunMuria.

"Nyalon terus sejak 2001, saya tidak capek, karena saya ingin mengabdi dan membangun Pati," tambah dia.

Pria berusia 68 tahun ini telah menyambangi sejumlah partai politik, baik untuk mendaftarkan diri maupun menjalin komunikasi politik.

Dilansir laman Open Data KPU, Slamet Warsito juga pernah meramaikan kontestasi pemilihan anggota legislatif (Pileg) 2019 sebagai Caleg di Dapil Jateng I.

Dia juga pernah menjadi Kepala Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo, Pati pada 1985-1993.

Tak kapok, Slamet Warsito terus berupaya untuk mewujudkan keinginannya menjadi kepala daerah.

Slamet telah mengantongi dukungan sejumlah partai politik, seperti Golkar, Gerindra, Demokrat, dan NasDem.

"Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Pati, saya ingin mengabdikan diri bagi masyarakat Pati."

"Dengan niat ibadah lillaahi ta'ala, saya ingin jadi pemimpin yang amanah demi kepentingan rakyat Kabupaten Pati, menuju perubahan yang bermanfaat dan bermartabat," ungkap Slamet ketika ditanya terkait motivasinya.

Ditanya apakah tidak kehabisan logistik setelah berkali-kali kalah dalam Pilkada, Slamet menjawab tidak.

Sebab, bagi dia, semua yang dia miliki sejatinya adalah milik Allah.

"Saya tidak punya apa-apa, yang punya Allah," katanya.

Terkait program apa yang hendak dia wujudkan seandainya terpilih jadi bupati, Slamet mengatakan akan membangun sektor infrastruktur dan pertanian serta melakukan penanganan banjir dan kekeringan.

"Saya juga akan membangun waduk untuk menanggulangi banjir dan untuk pengairan sawah saat kemarau."

"Daerah di Pati yang biasanya hanya sekali nanam padi, bisa tiga kali kalau ada airnya."

"Kemudian waduk baru juga bisa untuk pembangkit listrik dan tempat rekreasi," jelas dia.

Baca juga: Anies Menunggu Keputusan Ketum PDIP Megawati di Pilkada Jakarta 2024

Slamet mengklaim, masyarakat Pati banyak yang sudah mengenal dirinya.

Sebab, seluruh desa dan kelurahan di Pati yang jumlahnya 406 sudah pernah dia kunjungi setidaknya empat sampai lima kali.

Dia mengaku sering blusukan ke desa-desa untuk melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan.

"Saya sudah datangi semua desa, untuk kegiatan santunan yatim dan duafa, pembangunan tempat ibadah."

"Semua sudah saya titipi. Itu semua dari Gusti Allah, bukan milik saya, saya tidak punya apa-apa," ungkap dia.

Baca juga: Revisi UU Pilkada Batal Sah, Kaesang Pangarep Tetap Bisa Mencalonkan Diri di 2024, Posisi Apa?

Sementara itu, Kepala Desa Klampokan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo Bahriatun Nikmah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Probolinggo, pada Jum'at (23/8/2024).

Kedatangannya itu guna mengadukan seorang oknum Lembata Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi (KPK) Nusantara, berinisial HD, warga Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo.

Dalam aduannya itu, oknum LSM tersebut telah menuduh Kades Bahriatun memonopoli dana CSR dari pertambangan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya dirinya pribadi.

Kuasa Hukum Kades Klampokan, M. Sujoko mengatakan, akibat tuduhan yang menyebarluas itu membuat kliennya tidak dipercaya lagi oleh warganya. Bahkan sejumlah warganya tidak segan mencemooh dan mencaci kliennya.

"Ini sangat merugikan klien kami, ini memunculkan asumsi seolah-olah klien kami memperkaya diri dari hasil tambang atau CSR. Oleh karena itu, kami mengadukan hal ini ke SPKT Polres Probolinggo," kata Sujoko.

Tuduhan itu, lanjut Sujoko, dilakukan oknum LSM itu ke progam Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto yaitu Lapor Kanda.

Di Lapor Kanda itu, disebutkan jika kliennya mendapat CSR berupa uang tunai seribu rupiah setiap satu ritase pengangkutan tanah.

Setelah tuduhan itu menyebar luas melalui pesan berantai di aplikasi pesan whsatsapp, menurut Sujoko, dari situlah, warga kliennya mulai banyak membicarakan buruk kliennya.

"Padahal sejauh ini, bantuan CSR yang diberikan langsung oleh perusahaan kepada warga bukan kepada kepala desa, bentuknya pun berupa sembako bukan uang ataupun lainnya kepada warga langsung," ujarnya.

Sementara Pengawas PT. SBK, M Joyo juga tidak membenarkan adanya pemberian CSR kepada Kades Klampokan. Dengan adanya tuduan itu, pihaknya siap menjadi saksi atas tuduhan yang dilayangkan kepada Kades Klampokan.

"CSR kami berikan langsung ke masyarakat berupa paket sembako, setiap bulannya kami laksanakan. Bisa dipastikan tidak ada campur pemerintah desa, apalagi memberi CSR kepada kades," ujar Joyo.

Sementara Humas Polres Probolinggo Iptu Pravita Merdhania Shanti mengatakan, pihaknya akan mengecek terlebih dulu ke SPKT Polres Probolinggo terkait aduan dari Kades Klampokan itu.

"Saya cek dulu ke bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, red) nanti kami kabari lagi," ungkap Iptu Vita, sapaan akrabnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com