5 Daerah di Jatim Muncul Calon Tunggal, ini yang Terjadi Jika Kotak Kosong Menang di Pilkada 2024

TRIBUNJATIM.COM - Apa yang terjadi jika sebuah daerah melawan kotak kosong di Pilkada 2024.

Diketahui, terdapat 5 daerah di Jatim yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada Serentak 2024.

Sementara itu, secara umum di Indonesia terdapat 41 daerah Pilkada Serentak 2024 yang mempertemukan pasangan calon tunggal versus kotak kosong. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga mengungkap skenario bagaimana jika kotak kosong di sebuah daerah mengalami kemenangan.

Baca juga: Reaksi Presiden Jokowi Soal 41 Daerah Lawan Kotak Kosong di Pilkada Serentak : Kenyataan Demokrasi

Jumlah tersebut diumumkan oleh KPU melalui rilis perkembangan pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilkada serentak 2024 tertanggal 5 september 2024.

Lantas, apa yang terjadi jika kotak kosong menang melawan calon tunggal dalam Pilkada 2024?

Penjelasan KPU

Komisioner KPU, Idham Holik menjelaskan, apabila kotak kosong menang melawan paslon tunggal, maka penjabat (pj) kepala daerah yang akan memimpin daerah tersebut. 

“Kalau sekiranya pasangan calon tunggal tidak memenuhi syarat ketentuan untuk dinyatakan terpilih yaitu dengan ketentuan memperoleh suara sah lebih dari 50 persen, ternyata tidak melampaui batas ketentuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 huruf d Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) maka akan diadakan pemilihan pada pemilihan selanjutnya," jelas Idham dikutip dari Kompas.com, Sabtu (31/8/2024).

Pj kepala daerah tersebut nantinya akan menjabat hingga pilkada berikutnya, yakni pada tahun 2029.

Nantinya, pj kepala daerah tersebut dapat berganti-ganti orang selama periode 2024-2029 sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Idham mengatakan bahwa kotak kosong tersebut ditandai sebagai surat suara tak berfoto.

Apabila terdapat masyarakat yang tidak mendukung pasangan calon tunggal, KPU tetap akan memfasilitasi dengan menampilkan kotak kosong tersebut.

"Walaupun pasangan calon tunggal, KPU akan melakukan pengundian apakah calon tunggal ini mendapatkan nomor urut 1 atau nomor urut 2 atau sebaliknya," kata Idham.

Adapun proses pengundian nomor urut untuk Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 23 September 2024.

Idham menyampaikan, ada opsi lain jika kotak kosong menang melawan calon tunggal pada Pilkada 2024.

Opsi tersebut yakni memberikan kesempatan daerah segera memiliki kepala daerah pada tahun berikutnya, tepatnya pada 2025.

"Sebagaimana salah satu tujuan diadakannya pemilihan atau pilkada yaitu aktualisasi kedaulatan pemilih sebagai rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung," ujar Idham dilansir dari Kompas.com, Senin (2/9/2024).

5 paslon Pilkada 2024 di Jatim lawan kotak kosong 

Sebanyak 5 daerah di Jawa Timur (Jatim) dipastikan diikuti pasangan calon tunggal alias melawan kotak kosong di Pilkada serentak 2024.

Hal itu karena hingga penutupan masa perpanjangan pendaftaran pada Rabu (4/9/2024) malam, tidak ada tambahan bakal pasangan calon yang mendaftar di KPU masing-masing. 

Lima daerah ini adalah Kabupaten Trenggalek, Ngawi, Gresik, Kota Pasuruan dan Surabaya.

"Sampai pukul 23.59 WIB, tanggal 4 September tidak ada satu pun paslon yang mendaftar di 5 kabupaten/kota," kata Komisioner KPU Jatim Choirul Umam kepada TribunJatim.com saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (5/9/2024). 

Perpanjangan masa pendaftaran itu sebelumnya dibuka mulai tanggal 2 hingga 4 September 2024.

Sebagai informasi, perpanjangan dilakukan sebab pada tahapan pendaftaran yang berlangsung pada 27-29 Agustus 2024 lalu hanya ada satu Bapaslon pendaftar.

Secara regulasi, ketika ada Bapaslon tunggal maka KPU harus melakukan penambahan masa pendaftaran. 

Baca juga: Tolak Calon Tunggal, Muncul Ajakan Menangkan Kotak Kosong di Pilkada Surabaya 2024

Ketua KPU Jatim Aang Kunaifi mengungkapkan lantaran tidak ada pendaftar di masa perpanjangan itu, saat ini KPU melanjutkan tahapan.

Yakni, melakukan verifikasi administrasi terhadap bakal pasangan calon termasuk di lima daerah yang diikuti pasangan tunggal itu.

KPU menjamin tetap akan memeriksa verifikasi secara detail meskipun hanya ada Paslon tunggal. 

Secara tahapan, penetapan calon Pilkada akan dilakukan pada 22 September 2024 mendatang.

 Aang memastikan seluruh tahapan Pilkada akan berlaku sama meskipun di daerah yang diikuti Paslon tunggal.

Misalnya, untuk tahapan kampanye dan semacamnya.

"Seluruh tahapan tetap akan sama," ungkap Aang saat dikonfirmasi terpisah

Baca juga: 5 Daerah di Jatim Lawan Kotak Kosong, KPU Perpanjang Masa Pendaftaran Pilkada 2024

Muncul Ajakan Menangkan Kotak Kosong

Sejumlah elemen masyarakat di Surabaya, Jawa Timur, menyatakan menolak pemilihan kepala daerah atau Pilkada Surabaya 2024 hanya diikuti calon tunggal.

Apabila hingga batas waktu pendaftaran tak ada satupun partai yang mengusung penantang, kelompok masyarakat yang menamakan diri Aliansi Relawan Surabaya Maju ini, akan mengampanyekan kotak kosong.

Sesuai namanya, elemen ini awalnya merupakan pendukung partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"Aliansi Relawan Surabaya Maju sejak awal melakukan konsolidasi dan sosialisasi dan berharap Koalisi Indonesia Maju bisa mencalonkan cawali dan cawawali," kata Direktur Strategi dan Analisis Aliansi Relawan Surabaya Maju 2024, Rudy Gaol saat dikonfirmasi di Surabaya, Senin (2/9/2024).

"Namun, hingga saat ini partai-partai tersebut tidak menurunkan rekomendasi untuk melawan petahana. Ini baru pertama kali di Surabaya lawan bumbung kosong," ujar Rudy.

Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Gerindra, Golkar, PSI, PAN, Demokrat, serta beberapa partai lainnya sebenarnya cukup memenuhi persyaratan pencalonan secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Namun, pada akhirnya partai-partai tersebut justru ikut mengusung 2 kader PDI Perjuangan yang saat ini berstatus petahana, yakni Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi-Armuji.

Rudy mengaku menjadi salah satu perwakilan masyarakat Surabaya yang tak puas dengan kinerja petahana.

Menurutnya, perlu figur baru untuk memimpin kota sebesar Surabaya.

Ia mengklaim, dorongan untuk memenangkan kotak kosong juga datang dari kelompok masyarakat lain. Di antaranya, kalangan pesantren.

"Untuk memenangkan kotak kosong ini, kami akan terus melakukan sosialisasi, termasuk mendatangi salah satu ponpes besar di Surabaya. Rencana ini disambut dengan rencana dalam waktu dekat, ponpes tersebut juga turut deklarasi menangkan kotak kosong," imbuh Rudi.

Elemen masyarakat ini, menurutnya telah tersebar di banyak titik.

"Ada 12 titik konsolidasi, seperti di wilayah Tanjungsari, Simokerto, dan beberapa lainnya. Nanti ditindaklanjuti pertemuan warga untuk menyerap aspirasi warga tentang Pemilu 2024," terangnya.

Untuk menyuarakan hal ini, mereka telah mendatangi Kantor KPU Kota Surabaya pada Minggu (1/9/2024).

Mereka mendeklarasikan untuk memenangkan kotak kosong pada kontestasi Pilkada Surabaya 2024.

Mereka pun meminta KPU untuk bersikap transparan dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemilihan tahun ini.

Sehingga, bisa meminimalisir kecurangan di pilkada.

Di sisi lain, Ketua KPU Surabaya, Soeprayitno mengajak masyarakat untuk sama-sama mensukseskan pemilu.

Bukan hanya dengan memberikan suara di bilik suara, namun juga ikut memastikan pelaksanaan pilkada yang berintegritas.

"Kami menerima kedatangan aliansi ini. Mereka kehendaki ingin jadi mitra KPU untuk sosialisasi pemilu serta ingin terlibat aktif dalam memantau pelaksanaan Pilkada 2024. Sebagaimana regulasi dan mekanisme yang ada, kami mempersilakan aliansi ini mendaftarkan lembaganya sebagai Pemantau Pilkada 2024," kata Soeprayitno saat dikonfirmasi terpisah.

Untuk diketahui, 18 partai politik di Surabaya sepakat berada dalam barisan Eri-Armuji di Pilkada Surabaya 2024.

10 partai merupakan partai pemilik kursi DPRD Surabaya, sedangkan 8 parpol sisanya berada di luar parlemen.

Terbaru, dukungan partai politik dilakukan di hari yang sama oleh tiga partai yang tergabung dalam poros Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta NasDem pada Selasa (27/8/2024). Ketiga partai tersebut adalah Gerindra, Golkar, dan PSI.

Padahal, dari internal KIM sebenarnya sempat mencuat beberapa nama politisi yang akan didaulat sebagai penantang petahana.

Di antaranya, Bayu Airlangga (Wakil Ketua DPD Golkar Jatim sekaligus Ketua Projo Jatim), Hadi Dediyansyah (Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur), hingga beberapa politisi senior lainnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com