Jokowi Buka Peluang Reshuffle, Imbas Risma Mundur dari Mensos Karena Maju di Pilgub Jatim 2024

TRIBUNJATIM.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menutup kemungkinan soal reshuffle alias perombakan kabinet setelah Tri Rismaharini mundur dari Menteri Sosial (Mensos).

Diketahui ada dua anggota kabinet yang mengundurkan diri yakni Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Mereka mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Diketahui Pramono Anung mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.

Sementara Risma mengajukan diri sebagai calon gubernur Jawa Timur.

Baca juga: 1 Alasan Masa Kecil Mulyono Diganti Nama Menjadi Joko Widodo, Orang Tua Sempat Menilai Tak Cocok

"Ya, bisa (reshuffle)," kata Jokowi di Surabaya, Jumat (6/9/2024), dikutip dari tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengungkapkan bahwa Risma dan Pramono sudah menyerahkan surat pengunduran diri. 

Jokowi mengatakan, surat pengunduran diri Risma sudah ditandatangani, sedangkan Pramono belum.

"(Pramono) Sudah (mengajukan pengunduran) juga, tapi belum saya tanda tangani." 

"Saya sudah tanda tangani keputusan untuk pemberhentiannya (Risma), tetapi penggantinya nanti sebentar lagi," ucap Jokowi.

Muhadjir Effendy Jadi Plt Menteri Sosial

Sementara itu, Presiden sudah menunjuk Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

"Presiden juga menunjuk Muhajir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan tanggung jawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, Jumat (6/9/2024).

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pemberhentian Risma telah diteken pada hari ini, Kamis 6 September 2024.

"Pada hari ini, tanggal 6 September 2024, telah diterbitkan Keppres No. 100/P Tahun 2024 tentang pemberhentian dengan hormat, Ibu Tri Rismaharini sebagai Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut," katanya.