Gaji Dipotong Rp 150 Ribu Tiap Bulan, 273 Guru Marah Tak Dapat Apapun saat Pensiun, Koperasi Pailit

TRIBUNJATIM.COM - Kasus ketidakadilan terhadap guru kembali terjadi.

Kali ini, ratusan guru marah tak dapat apapun saat pensiun.

Padahal selama ini gaji guru itu dipotong Rp 150 ribu tiap bulan.

Mereka pun mencari keadilan.

Ratusan pensiunan guru datangi Polda Lampung terkait raibnya tabungan pensiun mereka di Koperasi Betik Gawi.

Para pensiunan itu telah meminta hak mereka ke koperasi sejak 2021.

Namun hingga kini tidak membuahkan hasil.

Pencarian keadilan itu dilakukan dengan mengirim surat laporan pengaduan yang ditujukan kepada Kapolda Lampung Inspektur Jenderal (Irjen) Helmy Santika pada Rabu (4/9/2024).

Surat bernomor 04/09/2024 perihal laporan pengaduan itu ditandatangani oleh Azimah selaku perwakilan guru pensiunan anggota Koperasi Betik Gawi.

Baca juga: Guru Amalia Dipanggil Kepsek usai Viralkan Kepala Dinas Merokok Dalam Ruangan: Saya Tidak Mau Hapus

Dalam surat itu disebutkan, tabungan 273 orang itu merupakan pemotongan gaji dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung lalu dikelola Koperasi Betik Gawi.

"Pemotongan gaji untuk dana simpanan wajib, simpanan pokok, dan tabungan pensiun, lebih kurang mencapai Rp 150.000 tiap bulan," kata Azimah saat dikonfirmasi melalui telepon, Selasa (10/9/2024) via Kompas.com.

"Seharusnya ketika kami pensiun, kami mendapatkan hak. Tetapi kenyataannya sampai sekarang tidak, koperasi beralasan pailit," kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Lampung Komisaris Besar (Kombes) Umi Fadilah mengatakan laporan pengaduan itu telah ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus).

"Penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pensiunan guru tersebut," katanya.

Umi menambahkan, kepada para pensiunan diharapkan bersabar karena penyidik perlu menelaah dan melakukan klarifikasi kepada semua pihak yang berkaitan.

Baca juga: Nasib Guru Amalia Diusir dari Rapat usai Tegur Kepala Dinas Merokok Dalam Ruangan, Kini Siap Dipecat

Sementara itu terbaru, karyawan swasta bernama Rani (28) mengungkapkan kekesalannya terkait kebijakan pemerintah yang akan memotong gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan.

Menurut Rani, pemerintah tidak memahami kehidupan pekerja swasta di Jakarta yang sudah berjuang dengan gaji pas-pasan.

“Padahal banyak lho konten yang jelaskan (kehidupan) pekerja swasta yang banting tulang buat kerja. Misal berangkat dan pulang kerja naik transportasi umum yang padat, makan siang seadanya karena gaji UMR (upah minimum regional),” kata Rani kepada Kompas.com, Senin (9/9/2024).

Ia menambahkan, sebagian pekerja bahkan harus berangkat sejak pukul 03.00 WIB demi mengais rezeki di kota besar.

“Kami sudah kerja keras banget lho dengan gaji nominal UMR yang mereka (perusahaan) kasih pas-pasan ini. Kok kami dizalimi mulu ya,” keluhnya.

Rani juga mempertanyakan alasan pemerintah terus menerapkan kebijakan yang dirasa membebani pekerja, seperti Tabungan Perumahan (Tapera) dan kini dana pensiun tambahan.

“Enggak malu ya sama negara tetangga?” lanjutnya.

Bachtiarudin (27), karyawan swasta lainnya, menyatakan kekhawatirannya bahwa kebijakan ini berpotensi disalahgunakan. Ia menyarankan agar dana pensiun tambahan diurus oleh perusahaan, bukan pemerintah.

“Seharusnya soal dana pensiun itu sudah kantor yang memikirkannya sebagai apresiasi pengabdian,” jelasnya.

Bachtiarudin juga berharap pemerintah lebih fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan ketimbang memotong gaji pekerja.

“Sekalinya dapat kerja, malah dipotong-potong gajinya,” tambahnya.

Baca juga: Tegur Kepala Dinas yang Merokok di Dalam Ruangan, Guru Amalia Tak Dipecat, Sosok Kadisdikbud Disorot

Berbeda dengan Rani dan Bachtiarudin, Ludi (32) mengaku tidak berkeberatan dengan kebijakan tersebut, asalkan pemotongan gaji benar-benar dialokasikan untuk dana pensiun.

“Jujur, enggak masalah, asal memang bener tuh potongan gajinya masuk untuk tambahan pensiun,” ujarnya.

Rencana pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa pemotongan ini bersifat wajib guna meningkatkan dana pensiunan.

Kisah Pengabdian Guru Lainnya

Kampung Cijantur, Gunung Rumpin, Kabupaten Bogor, merupakan tempat berdirinya SDN Kadusewu.

Setidaknya butuh 45 menit dari perkotaan Bogor dengan akses yang tidak mudah untuk menuju ke sana. Di sanalah, 250 siswa SD belajar.

Ratusan siswa tersebut hanya belajar dengan 4 guru. Guru tersebut merupakan warga sekitar yang juga lulusan SD tersebut. Mereka mengabdikan hidupnya untuk mengajar tanpa imbalan.

Ebet salah seorang guru mengaku kini mendapatkan honor seadanya. Kalo ditanya cukup, tentulah jawabannya tidak cukup.

"Untuk honor tentu kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujar Ebet dalam rilis yang diterima Kompas.com, Selasa (10/9/2024).

Meski begitu, Ebet dan teman-temannya tetap mengajar di sana. Alasannya sederhana, karena tenaga pengajar di sana sangat kurang, dengan jumlah siswa cukup banyak.

"Dengan hati yang ikhlas dan tulus untuk mengajar di sekolah tersebut juga (kami bertahan). Karena sekolah tersebut termasuk kategori 3T," ungkap Ebet.

Baca juga: Sanksi Bu Guru yang Pukul Jambak Siswa di Cianjur, Padahal Korban Cuma Senyum ke Teman, Dikeluarkan?

Siswa di sekolah tersebut, sambung Ebet, banyak yang semangat belajar.

Ia dan guru lainnya sering memberi motivasi untuk melanjutkan sekolah, agar jalan menuju kesuksesan lebih mudah.

Belum lama ini, sekelompok anak muda yang terkumpul dalam Forum Akhlak Indonesia (FAI) berkunjung ke sekolah tersebut. Mereka memberikan akses pendidikan ke daerah 3T.

"Untuk materi yang diajarkan mulai dari wawasan kebangsaan, bahasa asing, teknologi, jarimatika, dan akhlak," ujar ketua pengarah keiatan FAI Mengabdi, La Ode.

Ketua Umum FAI, Rovito Hoetomo Thohir berharap kegiatan ini menginspirasi lebih banyak pihak untuk bergerak dan berupaya memberikan akses pendidikan yang lebih baik kepada banyak anak-anak di Indonesia.

"Karena tugas untuk memberikan akses pendidikan bukan hanya tugas negara melainkan tugas kita sebagai generasi terdidik," tutur dia.

Ia berharap, kegiatan serupa tidak berhenti di satu bidang, tapi lanjut ke bidang lainnya, seperti kesehatan, lingkungan hidup, untuk masa depan yang lebih baik.

"Kegiatan FAI Mengabdi selanjutnya akan dilaksakan di Jakarta," pungkasnya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com