DPRD Kota Malang akan Gelar Rapat Khusus Bahas Anggaran Porprov Jatim 2025

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang akan mengadakan rapat khusus membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025 bersama Komite Olahraga Nasional (KONI) dan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Malang.

Rapat ini juga akan membicarakan alokasi anggaran yang diperlukan, karena Kota Malang bersama Kota Batu dan Kabupaten Malang akan menjadi tuan rumah kejuaraan regional tersebut.

Ketua DPRD Kota Malang sementara, I Made Riandiana Kartika menyatakan, pembicaraan awal anggaran untuk Porprov Jatim 2025 senilai Rp 51,5 miliar.

Nominal tersebut belum dianggarkan dalam KUA-PPAS Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun anggaran 2025.

"Anggaran Porprov Jatim 2025 Rp 51 miliar dan belum dianggarkan di APBD 2025 yang kemarin sudah dilempar oleh Penjabat Wali Kota Malang sebelumnya," kata Made, Rabu (11/9/2024).

Made berujar, anggaran bisa saja bersumber dari APBD Kota Malang atau provinsi, pun dari pihak swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.

Angka Rp 51,5 miliar adalah nilai setelah dilakukan sejumlah koreksi. Awalnya, alokasi anggaran direncanakan Rp 120 miliar. 

"Di awal Rp 120 miliar, terus dikoreksi jadi sekitar Rp 65 miliar dan terakhir usulan muncul Rp 51 miliar itu," katanya, Rabu (11/9/2024).

Baca juga: Tim Sepak Bola Kota Malang Gelar Trofeo, Matangkan Persiapan Menuju Porprov 2025

Rapat khusus nanti akan membahas penyaluran anggaran.

Alokasi anggaran kepada atlet yang berprestasi harus jelas di awal.

Made mengingatkan hal ini di awal agar terjadi kesesuaian tujuan penganggaran.

Dia mengatakan, dari total anggaran tersebut, setidaknya ada sekitar Rp 19 miliar yang diperuntukkan sebagai akumulasi bonus atlet.

Jumlah itu harus dipastikan bisa mencukupi dan diselaraskan dengan jumlah atlet peraih medali.

DPRD Kota Malang tidak ingin persoalan bonus atlet justru nantinya menimbulkan polemik yang bisa memberikan dampak negatif bagi citra Pemkot Malang.