Pemkot Malang Terus Tekan Angka Kemiskinan, Ada Tiga Program Prioritas yang Dilakukan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Upaya Pemerintah Kota Malang menekan angka kemiskinan menemui titik terang.

Dalam laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan persentase penduduk miskin mencapai 3,91 persen pada 2024. Lebih rendah dari 2023 yang mencapai 4,26 persen.

Jumlah penduduk miskin pada 2023 mencapai 37,78 persen, lalu turun menjadi 34,84 persen pada 2024.

Garis kemiskinan yang merupakan pendapatan kapita per bulan pada 2023 tercatat Rp 674.660 dan naik menjadi Rp 706.341 pada 2024.

Indeks kedalaman kemiskinan juga ikut turun yang pada 2023 sebesar 0,76 persen menjadi 0,42 persen pada 2024.

Pun indeks keparahan kemiskinan dari 0,18 persen pada 2023 menjadi 0,08 persen pada 2024. Laporan itu dirilis oleh BPS Kota Malang pada 1 Agustus 2024.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan menyebut, penurunan angka kemiskinan merupakan salah satu program prioritas yang ia lakukan saat ini.

Meskipun data survei menunjukan penurunan, namun ia tetap bekerja untuk lebih banyak mengurangi angka kemiskinan yang tersisa. 

Dijelaskan Iwan, secara garis besar ada tiga program prioritas yang harus ia kerjakan yakni terkait stunting, inflasi, dan kemiskinan.

Untuk program penurunan angka kemiskinan, ada tiga cara yang dilakukan, yakni meningkatkan kesejahteraan, mengurangi pengeluaran dan mengintervensi kantong kemiskinan.

Baca juga: Kebakaran Pasar Comboran, Pemkot Malang Alokasikan Dana BTT untuk Pulihkan Kondisi Para Pedagang

"Pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kedua mengurangi pengeluaran, dan ketiga kantong kemiskinan di Kota Malang. Ada 18 sektor urusan yang ada di Kota Malang," jelas Iwan, Rabu (25/9/2024).

Upaya meningkatkan kesejahteraan dilakukan melalui dukungan dari pemerintah maupun swasta.

Dukungan pendanaan hingga bantuan sosial dilakukan untuk memberi stimulus kepada masyarakat. 

Iwan juga mengatakan, dukungan yang diberikan berupa penguatan infrastruktur hingga peningkatan skill kerja melalui pelatihan. Hal itu dilakukan untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan dunia kerja. 

Langkah-langkah yang dilakukan telah memberikan dorongan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan.

BPS Kota Malang telah mencatat garis kemiskinan di Kota Malang pada Maret 2024 sebesar Rp 706.341 per kapita per bulan. Angka itu bertambah sebesar Rp 31.681 per kapita per bulan bila dibandingkan kondisi Maret 2023 yang sebesar Rp 674.660.

"Kami juga melakukan upaya menaikkan kelas UMKM sehingga semua masyarakat bisa menikmati kesejahteraan," imbuhnya.

Langkah berikutnya mengenai mengurangi pengeluaran. Dalam waktu dekat, Iwan mengatakan akan dilakukan gebyar dukungan bansos oleh pemerintah dan pihak swasta.

Pemerintah Kota Malang getol mengajak stakeholder terkait untuk menekan angka kemiskinan. 

Upaya untuk mengurangi pengeluaran sangat penting karena berdampak pada angka garis kemiskinan juga.

Perubahan garis kemiskinan dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Kota Malang yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perubahan garis kemiskinan ini selain dipengaruhi oleh inflasi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pola konsumsi di kalangan penduduk yang dijadikan sebagai referensi dalam pengukuran. 

BPS Kota Malang mencatat seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan oleh rata-rata penduduk Kota Malang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimum yang disetarakan dengan kecukupan kalori 2.100 kilo kalori per kapita per hari dan pemenuhan kebutuhan dasar non makanan.

"Semua stakeholder akan berikan dukungan kepada masyarakat. Melibatkan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha," ujarnya.

Kepala BPS Kota Malang, Umar Sjarifudin menjelaskan beberapa faktor pendorong menurunnya angka kemiskinan di Kota Malang adalah tersusunnya basis data melalui aplikasi Pendataan Kesejahteraan Sosial Kota Malang (PDKTSAM) yang menghasilkan data by name by address dan by need, intervensi kemiskinan yang lebih tepat sasaran dengan adanya basis data hasil PDKTSAM, serta keberhasilan pengendalian harga komoditas-komoditas pemicu terjadinya inflasi.

“Juga dengan keberpihakan Pemerintah Kota Malang terhadap UMKM lokal tentang prioritas penggunaan produk usaha mikro, kecil dan menengah serta pelaku ekonomi kreatif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” tuturnya.

Meski begitu, Umar mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

“Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Malang tahun 2024 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini bisa diartikan bahwa kualitas kesejahteraan penduduk di Kota Malang sudah lebih baik,” bebernya.

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito menjelaskan langkah di lapangan dalam upaya menekan angka kemiskinan mendapat dukungan positif dari sejumlah pihak. Dukungan tersebut berbuah manis dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. 

Pada akhir semester 1 tahun 2024, 400 warga dinyatakan telah mandiri dan tidak menyandang status sebagai penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan (PKH). Angkanya diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini atau tutup semester 2.

"Secara finansial mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya makan dan layanan kesehatan," ujar Donny.

Warga yang telah mentas dari PHK tetap berada dalam pantauan. Mereka juga tetap didampingi dengan pola yang berbeda. Pendampingan pasca mentas diarahkan agar mereka bisa membuka usaha sendiri. 

Donny mengatakan, selain berupaya untuk menciptakan penghasilan bagi masyarakat, cara itu juga untuk memastikan agar mereka tidak kembali masuk ke dalam garis kemiskinan kembali.

"Makanya kami juga sering mengadakan pelatihan-pelatihan wirausaha dan cara mendirikan UMKM. Tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga diharapkan mereka dapat keluar dari garis kemiskinan dan dapat berkembang,” tegasnya. (adv)