Jatim Masuk Kategori Daerah Rawan Pilkada Serentak, Komisi Informasi Pusat Beri Atensi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Informasi (KI) Pusat memberi perhatian kepada Provinsi Jawa Timur dalam konteks Pilkada serentak 2024.

Sebab, Provinsi Jawa Timur dinilai termasuk daerah yang masuk kategori rentan pelanggaran sehingga butuh sosialisasi lebih terkait informasi kepada seluruh pihak. 

Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro mengungkapkan kategori rawan ini berdasarkan data yang ia himpun dari penyelenggara Pemilu.

Lantaran hal tersebut, KI pusat pun menggelar diskusi publik bertajuk pengawasan keterbukaan informasi publik pada Pilkada 2024, Senin (14/10/2024). 

"Kami melakukan diskusi ini betul-betul berdasarkan kajian yang sudah dibuat di Jakarta. Kami koordinasi dengan KI seluruh Indonesia, termasuk kalau Jawa Timur ya dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur," kata Donny saat ditemui di Harris Hotel & Conventions Surabaya, disela agenda diskusi publik tersebut. 

Baca juga: Kejati Jatim Petakan Daerah Rawan saat Pilkada 2024, Berikut Wilayahnya

Diskusi itu mengundang sejumlah pihak termasuk perwakilan kelompok masyarakat.

Penyelenggara Pemilu di Jawa Timur yakni KPU dan Bawaslu turut diundang namun kedua lembaga itu tidak hadir. 

Jawa Timur menjadi satu diantara empat daerah di Indonesia yang didatangi langsung oleh KI pusat. 

Sejumlah daerah yang rentan pelanggaran itu, menjadi atensi untuk pentingnya sosialisasi informasi.

Baca juga: Kawal Ketat Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024, Kapolres Lumajang Terjunkan 3.950 Personel

Donny menjelaskan, keterbukaan informasi publik merupakan kewajiban yang harus dipatuhi bersama.

Akses informasi kepada publik tentang Pilkada ditegaskan harus dibuka lebar. 

Hal itu penting diperhatikan oleh penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Apalagi, KI sudah memiliki regulasi khusus. 

Baca juga: Selain Lumajang dan Pasuruan, 4 Kabupaten di Madura Masuk Daerah Rawan Konflik Pilkada 2024

Yakni Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2019 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi Pemilu dan pemilihan.

"Kami ingin melihat sampai sejauh mana aturan, ukuran keterbukaan informasi yang diberikan disampaikan masyarakat," ungkapnya. 

Terkait Pilkada, Donny mengungkapkan, ada empat jenis keterbukaan masyarakat yang bisa diakses masyarakat.

Baca juga: Pulau Madura Jadi Daerah Rawan saat Pemilu 2024, Ditambah Kota Pasuruan, Ribuan Personel Diterjunkan

Pertama, adalah Informasi yang diumumkan, informasi berkala mengenai misal profil calon, program dan kegiatan calon. Kedua, adalah informasi yang tak harus diumumkan namun tetap harus ada. 

Misalnya, harta kekayaan calon kepala daerah. Tidak harus diumumkan namun apabila masyarakat meminta informasi itu maka harus ada.

Baca juga: Jelang Pilkades 2024 Serentak, Polres Malang Siapkan Pengamanan dan Petakan Daerah Rawan

Jenis yang ketiga adalah Informasi serta merta denga contoh soal ketertiban umum. Sedangkan yang keempat adalah Informasi dikecualikan atau ditutup, misalnya menyangkut data pribadi.