Wacana Penghapusan Zonasi PPDB, Dindik Jatim : Zonasi Jadi Pemerataan Pendidikan

Namun, Prof Tuti juga mengakui bahwa sistem zonasi memerlukan penyempurnaan. Salah satu solusi yang ia usulkan adalah peningkatan kualitas sekolah di seluruh wilayah. 

"Negara harus berpihak pada peningkatan kualitas sekolah dan guru," tegasnya.

Menambah Sekolah Inklusi

Prof Tuti menekankan bahwa alih-alih menghentikan sistem zonasi, pemerintah perlu memperkuat kebijakan ini dengan fokus pada pemerataan kualitas sekolah. Salah satu langkah strategis adalah revitalisasi sekolah inklusi. 

“Sekolah inklusi tidak hanya menyatukan siswa dari latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, tetapi juga memberikan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu,” jelasnya.

Baca juga: Kepala Cabang Dindik Wilayah Tulungagung dan Trenggalek Disorot, Diduga Bikin PPDB SMA Karut-marut

Di sekolah inklusi, sambungnya, siswa dari berbagai karakteristik termasuk anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama, tetapi dengan pendekatan pembelajaran yang disesuaikan.

Prinsip ini, lanjut Prof Tuti, sejalan dengan konsep pendidikan untuk semua (education for all) yang digagas Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

 “Zonasi bukanlah sekadar pembagian wilayah, tetapi langkah menuju pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh siswa. Untuk mencapainya, perlu ada keberpihakan nyata dari negara terhadap upaya pemerataan akses pendidikan,” pungkasnya.