Dukung Ujian Nasional di Sekolah, Wali Kota Surabaya Usul Nilai UN Ikut Jadi Syarat PPDB Zonasi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemkot Surabaya mendukung pelaksanaan kembali Ujian Nasional (UN) sebagai sistem evaluasi pendidikan tahun 2025.

Tak hanya sebagai evaluasi pembelajaran, UN diusulkan turut menjadi syarat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menilai wacana pemberlakuan UN akan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat.

"Sebenarnya ketika ada pembelajaran itu pasti ada UN-nya, agar kita bisa tahu nilai-nilai berapa yang dia dapat," kata Eri Cahyadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (5/1/2024).

UN pernah menjadi salah satu syarat untuk mendaftar di sekolah. Semakin baik nilai UN, maka peluang siswa yang bersangkutan untuk diterima di sekolah tujuan pun semakin besar.

Baca juga: Wali Kota Surabaya Pimpin Istighosah di Balai Kota, Ikhtiar Langit Jelang Cuaca Ekstrim

Apabila hal ini diterapkan kembali, Wali Kota Eri menilai akan ada semangat kompetitif di antara siswa. "Sehingga, ketika dia mendapatkan nilai, ada penghargaan yang dia (siswa) dapatkan," kata Eri.

"Misalnya, bisa bersaing masuk ke sekolah (yang diinginkan). Itu salah satu faktor yang mungkin bisa digunakan untuk menjadi salah satu bagian dari (jalur PPDB) zonasi,” kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Unair ini.

Selama ini, zonasi hanya menggunakan jarak sebagai pembanding untuk bisa diterima di sekolah. Dengan menambahkan unsur nilai UN, maka semangat belajar siswa akan meningkat.

Sistem zonasi saat ini tidak mempertimbangkan nilai untuk bisa masuk ke sekolah. "Dengan UN, saya berharap anak-anak semakin gelem sinau (gemar belajar)," kata mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko9) Surabaya ini.

Baca juga: Ujian Nasional Bakal Kembali Diadakan, Hanya Digelar oleh Sekolah yang Sudah Terakreditasi

"Kalau UN nggak onok, wis pokoke omahe cidek sekolah dadi sinaune rodok males-males titik lah (kalau UN nggak ada, sudah pokoknya sekolahnya dekat rumah belajarnya jadi agak malas). Kalau dengan begini (ada UN) kan mereka ada rasa ingin belajar,” katanya.

Dengan membangkitkan semangat belajar para siswa-siswi di Kota Surabaya ke depannya, pihaknya mendukung kembali pelaksanaan UN. “Apapun itu (kita mendukung UN) asalkan bisa bangkitkan semangat belajar, dan tidak meremehkan," katanya.

"Meskipun UN nantinya dihitung berapa persen (sebagai syarat kelulusan) tapi anak akan ada keinginan belajar. Kalau sekarang kan enggak, asalkan dekat dengan rumah bisa masuk ke sekolah, nah ini harus dihilangkan, jadi tetapi dekat dengan rumah tapi bagaimana (siswa) belajarnya juga bisa bermanfaat untuk mendapatkan nilai yang baik,” kata Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini.

Sebelumnya, rencana pemberlakuan kembali UN sebelumnya disampaikan oleh Pemerintah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan konsep penerapan kembali UN. Meski begitu, Abdul Mu'ti mengatakan UN belum bisa dilaksanakan pada tahun 2025.

Abdul Mu'ti mengatakan UN kemungkinan diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026. Kemendikdasmen, kata Abdul Mu'ti, bakal mengumumkan skema rinci soal UN. Dia menjelaskan bahwa hasil UN dapat digunakan untuk penerimaan mahasiswa baru.

"Insyaallah kalau nanti sudah masuk pada tahun pelajaran yang berikutnya," ujar Abdul Mu'ti di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (30/12/2024) dikutip dari Tribunnews.com.