Tercemar Limbah Debu, Ratusan Warga Blokade Jalan Proyek Tambang, Tuntut Perusahaan Perbaiki Jalan

TRIBUNJATIM.COM - Aktivitas proyek tambang galian C membuat warga di desa di Kecamatan Budong-Budong, Mamuju Tengah terancam kesehatannya.

Itu karena para warga terkena dampak pencemaran limbah dembu yang disebabkan proyek tambang tersebut.

Ratusan warga pun memblokade akses jalan desa pada Senin (23/10/2023).

Disebutkan bahwa limba debu tersebut mereka mengalami batuk-batuk dan sesak napas.

Warga mengeluhkan dampak pencemaran lingkungan yang dirasakan, terutama oleh anak-anak yang lebih rentan.

Mereka menuntut pihak perusahaan untuk memenuhi janji perbaikan jalan yang dijanjikan sebelum proyek galian dimulai tiga tahun lalu.

Baca juga: Pemkab Bangkalan Sulit Perbaiki Kerusakan Jalan, Banyak Tambang Galian C Tapi Setoran PAD Minim

Baca juga: Pencari Rumput di Gresik Temukan Kerangka Manusia di Area Tambang Galian C Bungah, Diduga Jasad Pria

“Dulu katanya jalan akan diperbaiki, namun setelah beroperasi bertahun-tahun, jalan tak kunjung diperbaiki. Sementara asap debu sangat mengganggu warga. Belum lagi ganti rugi lahan untuk pelebaran jalan mobil proyek tambang,” ujar Rosanna, salah satu warga, melansir dari Kompas.com.

Akses jalan desa tersebut merupakan jalur utama bagi angkutan proyek bendungan, yang setiap harinya menghasilkan kepulan debu tebal. Warga merasa kondisi ini sangat mengganggu kesehatan mereka.

“Bayangkan setiap hari menghirup debu tebal akibat aktivitas kendaraan tambang,” tambah Rosanna.

Kekecewaan warga semakin meningkat karena pihak perusahaan tidak kunjung memberikan kejelasan mengenai ganti rugi untuk tanaman dan lahan yang digunakan untuk pelebaran jalan proyek.

“Jangankan membayar ganti rugi tanah seperti dijanjikan perusahaan sebelumnya, perbaikan atau pengaspalan jalan saja tidak dilakukan hingga kini,” keluh seorang warga lainnya.

Baca juga: Penampakan Lahan Bekas Tambang Diduga Sebabkan Bencana di Sukabumi, Penggundulan Tampak Jelas

Warga yang awalnya berniat berdialog dengan pihak perusahaan terkait tuntutan mereka merasa kesal setelah tidak menemukan kejelasan.

Mereka kemudian memutuskan untuk memblokade akses jalan dan menghentikan seluruh aktivitas angkutan proyek di lokasi.

Menanggapi situasi ini, Yulius Sanusi, Ketua Komisi II DPRD Mamuju Tengah, berjanji akan mengawal persoalan ini.

“Insya Allah kami akan mendesak semua pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan jalan termasuk memberikan ganti rugi kepada warga yang lahannya terkena pelebaran jalan proyek,” jelas Yulius.

Warga menegaskan akan terus memblokade akses jalan hingga pihak perusahaan merealisasikan janji mereka untuk melakukan perbaikan jalan dan pembayaran ganti rugi lahan yang telah digunakan untuk kepentingan proyek.

Baca juga: 4 Fakta Tambang Emas yang Picu AKP Dadang Tembak AKP Ryanto, Dijuluki Surga Penambangan Ilegal

Sebelumnya ramai dibicarakan di media sosial penampakan area diduga lokasi bekas tambang emas.

Beberapa video bencana di Sukabumi akhirnya dikaitkan dengan munculnya penampakan area bekas tambang tersebut.

Viral di media sosial penampakan lahan gundul diduga lokasi tambang emas yang diduga menjadi penyebab bencana banjir hingga longsor di wilayah Selatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Foto-foto lokasi tambang di wilayah Selatan Sukabumi beredar luas.

Bahkan terdapat video viral tayangangan Google Earth yang menunjukkan beberapa lokasi penggundulah hutan. 

Bahkan Gubernur terpilih Dedi Mulyadi pun sudah menyoroti adanya penggalian dan pengundulan lahan. Ia sendiri menyebutnya sebagai salah satu faktor bencana.

Dalam video beredar dilihat Tribunjabar.id, Kamis (12/12/2024) seperti dikutip TribunJatim.com, terlihat lahan gundul cukup luas.

Baca juga: Dulu Kuliah di ITB Sering Bawa Bekal Ikan Asin, Haqiqi Kini Jadi Bos Tambang, Nikahi Bule di Kampung

Baca juga: Solok Selatan Surga Tambang Emas Ilegal Dibekingi? Jadi Pemicu Polisi Dadang Tembak AKP Ryanto

Saat dikonfirmasi, Sekda Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengatakan, lokasi itu akan dilakukan kajian apakah itu menjadi penyebab bencana atau tidak.

Namun, menurut Ade Suryaman keputusan hasil kajian itu berada di Pemerintah Pusat.

"Nanti itu kajian dari kementerian, kalau dari kita itu ada, tapi yang memutuskan kementerian," ujar Ade Suryaman, singkat.

Ade Suryaman mengatakan, longsor susulan masih berpotensi terjadi karena curah hujan masih tinggi di wilayah Sukabumi.

"Masih ada karena curah hujan yang tinggi, berarti longsornya tanah kita tanah gembur," ucap Ade Suryaman, seperti dikutip TribunJatim.com dari TribunJabar.ID, Kamis (12/12/2024).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com