Alasan 233 Alumni Stikom Bandung Harus Ulang Kuliah, Batal Lulus & Ijazah Ditarik, Kampus Buka Suara

TRIBUNJATIM.COM - Ratusan alumni Stikom Bandung harus kembali merasakan bangku perkuliahan.

Pasalnya kelulusan mereka dibatalkan dan ijazah ditarik oleh pihak kampus.

Hal ini lantas menjadi sorotan publik.

Alumni tersebut merupakan 233 mahasiswa periode 2018-2023.

Lantas, kenapa ijazah mereka ditarik kembali?

Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

Baca juga: Dulu Dicibir Miskin, Agus Anak Tukang Bakso Alumni ITB Kini Sukses Punya Top Brand, Omzet Miliaran

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Bandung, Dedy Djamaluddin Malik, menyatakan bahwa 233 mahasiswa periode 2018-2023 yang kelulusannya dibatalkan dan ijazahnya ditarik harus kembali mengikuti perkuliahan.

Namun, mereka tidak diwajibkan mengulang seluruh mata kuliah, melainkan hanya mengikuti perkuliahan untuk memenuhi kekurangan SKS yang ditemukan oleh Tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA).

Menurutnya, ratusan mahasiswa tersebut hanya perlu memperbaiki kekurangan Satuan Kredit Semester (SKS) yang dianggap kurang dari syarat kelulusan, yaitu sebanyak 144 SKS, sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Alumni Ponpes Sunan Drajat Laporkan Akun TikTok ke Polres Lamongan, Diduga Hina KH Abdul Ghofur

"Misal perbaikan ternyata ditemukan ada batas minimal (lulus) 144 SKS, di Pangkalan Data Dikti hanya 139 SKS, jadi kurang 5 SKS. Nah, itu yang diperbaiki," ujar Dedy saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (13/1/2025).

"Ikut kuliah lagi, misal kurang dua mata kuliah sesuai kekurangan SKS. Jadi, bukan dibatalkan permanen, bukan membatalkan perkuliahan semester 1 dan semester 8," kata Dedy.

Apabila ada kesalahan temuan tim tersebut, mahasiswa bisa membantahnya dengan melampirkan data dan bukti yang dimiliki, tetapi dengan catatan harus sesuai aturan yang berlaku.

Dia tidak menutup kemungkinan adanya kesalahan yang dilakukan oleh operator Stikom Bandung, mengingat terjadi kekurangan sumber daya manusia (SDM) di internal kampus perihal pengurusan administrasi mahasiswa.

"Kita sampaikan ke pemerintah temuan mahasiswa dengan bukti otentik itu. Berarti keluarkan ijazah barunya berdasarkan tahun terbit yang awal," ucap Dedy.

Sebelumnya diberitakan, Kampus Stikom Bandung membatalkan kelulusan dan menarik kembali ijazah yang telah diberikan kepada 233 mahasiswanya periode 2018-2023.

Keputusan tersebut diambil berdasarkan hasil laporan tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) yang menemukan adanya sejumlah kejanggalan dalam proses penentuan kelulusan.

"Evaluasi kinerja akademik ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya nilai akademik serta syarat minimal SKS yang berbeda antara milik Stikom Bandung dan Pangkalan Data Dikti," ujar Dedy.

Baca juga: Testimoni Palsu Kampus UIPM Pemberi Gelar ke Raffi Ahmad Terungkap, Catut Gita Savitri Jadi Alumni

Selain itu, pada ijazah mahasiswa periode tersebut tidak ada penomoran ijazah nasional (PIN) dari kementerian hingga belum dilakukannya tes plagiasi karya mahasiswa.

Lalu, ada pihak operator kampus yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Bahkan, disinyalir melakukan praktik jual beli nilai yang dilakukan pihak tersebut tanpa sepengetahuannya.

4 alumni SMA Taruna Nusantara yang menjadi menteri Prabowo-Gibran

Kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan.

Pasalnya bakal ada sejumlah alumni SMA Taruna Nusantara akan menjadi meteri di kabinet Prabowo-Gibran.

Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo pun memberikan bocorannya.

Ini disampaikan saat berpidato di acara Formas Podomoro, Sabtu (7/9/2024).

“Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri,” ucap adik Prabowo tersebut dikutip dari laporan jurnalis Kompas TV, Thifal Solesa dan Andhika Pratama, dikutip dari kompas.tv.

“Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin lulusan SMA Taruna Nusantara akan jadi menteri di kabinet yang baru ini,” ujarnya.

Baca juga: Ridwan Kamil Ngaku Sudah Bestie dengan Prabowo, Santai Tinggal Bilang Jika APBD Kurang: Gampang

Ia menyebut nama-nama menteri kabinet mendatang akan segera diumumkan.

Namun ia tidak mau membocorkannya.

“Akan diumumkan, saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh tidak boleh bocorkan, ke istri pun saya juga diam-diam. Dia selalu tanya siapa ya siapa ya,” kata Hashim.

Dalam pidatonya, Hashim juga mengatakan Prabowo Subianto sangat menghargai pendidikan sebagai hal yang penting.

“Pak Prabowo sangat tahu dan sangat menghargai pendidikan sebagai salah satu hal yang paling penting.”

“Bahkan Prabowo angkat seorang Mayor Jenderal bintang 2 yang amat cerdas jadi apa? Jadi kepala sekolah, bukan rektor Pak, di sini ada banyak rektor ya,” kata Hashim.

Prabowo mengangkat menjadi kepala sekolah karena menurutnya posisi itu sangat penting, yakni sekolah taruna.

“Sekolah taruna, luar biasa, nanti jadi sumber jenderal-jenderal itu dari sekolah di Magelang, dan saya dengar akan jadi nanti beberapa sekolah lagi ya Pak.”

“Di Bandung ada, di Malang ada, di Sumatera juga ya, di Makassar juga, karena Pak Prabowo menganggap ini penting sekali kita memeratakan kesempatan pada anak-anak kita, perempuan maupun laki-laki,” kata Hashim.

Tujuannya, agar mereka mendapat kesempatan untuk jadi eksekutif, bukan jadi tentara saja, tetapi bisa jadi manajer-manajer handal.

Baca juga: Mantan Timses Prabowo-Gibran Jadi Ketua Tim Pemenangan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

Di sisi lain, politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno buka suara ihwal apakah dirinya mendapatkan penawaran untuk menjadi menteri dalam kabinet Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atau tidak. 

Sandi menyebut dirinya menyadari ia tak berjuang untuk membantu Prabowo memenangkan gelaran Pilpres 2024 lalu. 

"Harus tahu diri bahwa prioritas adalah bagi para-para pejuang yang telah mendorong akhirnya Pak Prabowo menjadi Presiden ke-8 di Indonesia," kata Sandi di gedung DPR, Jakarta, Jumat (6/9/2024). 

Menurut dia, posisi menteri lebih baik diserahkan kepada mereka yang telah berjuang dalam gelaran Pilpres 2024. 

"Dan bagi yang pada saat itu tidak berjuang untuk menjadikan beliau, walaupun sebelumnya 10 tahun saya berjuang untuk Pak Prabowo, tapi kita harus mawas diri," katanya. 

Ia menjelaskan, dirinya memilih bersikap untuk mengedepankan etika dalam berpolitik.

Oleh sebab itu, terkait pemilihan sosok pembantu presiden, kata dia, lebih baik diserahkan kepada Prabowo. 

"Saya tidak mau, itu prerogatif presiden. Kita mulai beretika politik secara. Etika politik ini sekarang sangat dikedepankan, di mana Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih memiliki prerogatif," ujarnya.

----- 

Artikel ini telah tayang di Kompas.com

Berita Jatim dan berita viral lainnya.