Asop Cemas Diminta Iuran Rp 11 Juta Terkait Program Makan Bergizi Gratis: Saya Khawatir Rugi Besar

TRIBUNJATIM.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru menuai polemik akibat kurangnya transparansi, koordinasi, dan kejelasan administrasi bagi para peserta.

Hal itu seperti dialami para pelaku UMKM di Kabupaten Ciamis yang diminta iuran Rp11 juta untuk administrasi legalitas.

Padahal program pemerintahan Presiden Prabowo ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Baca juga: Bidan Rusmiati Kecewa Penyerahan Hadiah Motor Ditunda Lagi, Cuma Boleh Pegang Tak Bisa Dibawa Pulang

Asop selaku salah satu pelaku UMKM mengaku telah membayarkan biaya untuk berpartisipasi dalam program MBG.

Pungutan iuran ini Asop serahkan kepada Paguyuban Jakwir yang menaungi berbagai UMKM di Ciamis.

Total pungutan yang diminta mencapai Rp11 juta.

Terdiri atas Rp5 juta untuk kontrak, Rp3,5 juta untuk sertifikasi halal, dan Rp2,5 juta untuk Sertifikat Laik Higienis Sanitasi atau SLHS.

Namun hingga kini, ia belum menerima legalitas yang dijanjikan.

"Saya diminta membayar sesuai arahan, tapi sampai sekarang sertifikasi halal dan higienisnya belum saya terima," kata Asop, belum lama ini.

Meski menghadapi ketidakpastian, Asop tetap mempersiapkan dapur produksi makanan sebagaimana diminta oleh paguyuban.

Dia bahkan merenovasi sebuah rumah menjadi dapur produksi dengan biaya Rp10-14 juta, di luar biaya peralatan dapur.

Namun ia masih ragu, apakah bisa benar-benar terlibat dalam program MBG.

"Persiapan sudah dilakukan, kapasitas produksi dapur saya kira bisa mencapai 500-700 porsi," ungkap Asop.

"Tapi kalau legalitas belum jelas, saya khawatir rugi besar," tambahnya.

Sementara saat dikonfirmasi, Koordinator Paguyuban Jakwir, Awing menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu portal program dari penyelenggara untuk memastikan keikutsertaan UMKM.