Asop Cemas Diminta Iuran Rp 11 Juta Terkait Program Makan Bergizi Gratis: Saya Khawatir Rugi Besar

"Saat ini kami masih menunggu informasi teknis, termasuk portal program. Kalau UMKM sudah siap, dapur mereka juga sudah dipersiapkan," jelas Awing, melansir Tribun Priangan.

Menurutnya, sebagian anggota paguyuban telah menyelesaikan pembayaran dan mendapatkan sertifikasi halal.

Namun diakuinya, tidak semua UMKM mampu memenuhi kewajiban administrasi tepat waktu.

"Sebagian besar legalitas sudah selesai, tapi ada juga yang belum. Ini wajar karena kemampuan UMKM kita memang beragam," jelas Awing.

Baca juga: Tangis Tante Sebut Siswa SD Belajar di Lantai karena Nunggak SPP Sengaja Disetting Ibunya: Disuruh

Diketahui, program Makan Bergizi Gratis awalnya diinisiasi untuk menyediakan makanan sehat bagi masyarakat sekaligus memberdayakan UMKM lokal.

Namun ketidakjelasan legalitas dan minimnya transparansi menjadi hambatan utama.

Para pelaku UMKM yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program, kini merasa dirugikan.

Biaya besar yang telah mereka keluarkan belum sebanding dengan manfaat yang diterima.

Kendati demikian, kurangnya kejelasan program MBG membuat mereka kesulitan mempersiapkan diri secara optimal.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.

Pemerintah daerah dan pihak terkait harus segera turun tangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana. 

Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan sosialisasi yang lebih baik. 

Ketidakpastian seperti ini harus segera diselesaikan agar program Makan Bergizi Gratis dapat memberikan manfaat nyata, baik bagi masyarakat maupun UMKM.

Keberhasilan program ini tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaannya, tetapi juga dari tingkat kepercayaan dan kepuasan para peserta.

Baca juga: Aufal Siswa SD di Madura Malah Nangis Dapat Makan Siang Gratis, Panitia Heran: Nanti Dibungkus

Sementara itu Komandan Distrik Militer (Dandim) 0613 Ciamis, Letkol Inf Afiid Cahyono mengungkapkan rasa kaget dan keprihatinannya atas adanya laporan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab dalam program bantuan pemerintah.