DPRD Kota Madiun Tancap Gas Bahas 3 Raperda Inisiatif Pasca Dilantik

Tidak hanya sekedar jadi lembaga stempel, dinamis, tapi juga memberikan solusi.Karena selama ini saya melihat kami adem ayem, jangan seperti itu, kami punya Marwah jangan sampai dicap DPRD kota Madiun hanya lembaga stempel.

Maka dari itu kami semua setuju sepakat.Mari sama-sama menunjukkan semangat membuat warga Kota Madiun senyum, bahagia, dan pola pikir harus diubah bahwa duduk di sini tidak hanya datang, duduk, diam, terima gaji. Sekarang mereka sangat kritis dengan apa yang terjadi di kota Madiun ini.

3.Kita tahu bahwa agar roda pemerintahan dalam suatu wilayah, dua pihak yang berperan yakni Eksekutif dan Legislatif. Legislatif DPRD, lalu ada Eksekutif pemerintah. Kira-kira idealnya hubungan antara Eksekutif dan Legislatif Kota Madiun atau selama ini hubungannya seperti apa?

Harus bersinergi, lalu Fungsi Check and Balance juga tetap dikedepankan. Sinergi tidak hanya dengan dua lembaga ini, tapi tiga lembaga dengan Yudikatif. Kalau 3 Lembaga ini tidak sinergi akan muncul ketidakharmonisan. Kalau tidak ada ketidakharmonisan terutama eksekutif legislatif itu yang dirugikan masyarakat. Kalau kami baik-baik saja dengan Eksekutif, tapi kami jangan di Belenggu, kami jangan didekte. Fungsi kami yang harus diutamakan, kalau terbelenggu dengan Eksekutif maka kurang baik.

4. Sebelumnya anda juga di DPRD kota Madiun. Bagaimana hubungan dengan pemerintahan Pak Maidi, yang terpilih kembali sebagai Wali Kota Madiun?

Kalau dengan Pak Maidi kemarin saya menempati posisi Wakil Ketua sekarang saya Ketua. Secara person tidak ada masalah beliau sebelum jadi Wali Kota pernah jadi Sekda dan saya dulu juga pernah menjadi Wakil Wali Kota meskipun setahun kurang 4 hari. 

Secara person tidak ada masalah.Cuma karena nanti kalau terkait kebijakan, kami lihat dulu tetap kami kritisi, demi kepentingan Masyarakat Kota Madiun.

5. DPRD kota Madiun Ini tancap gas langsung bekerja membahas Raperda, setelah beberapa bulan ini apakah sudah ada Raperda yang telah disahkan atau menuju tahap penyelesaian akhir?

Setelah kami dilantik bulan Agustus, ada unsur pimpinan sementara atau ketua sementara kami langsung kerja. Saya bangga dengan anggota DPRD, jadi yang senior memberikan arahan kepada junior. Bahkan tidak main main yang dibahas yakni APBD 

Kami punya target November harus diketuk palu, dalam kurun waktu 1 sampai 2 bulan kita bisa melakukan proses pembahasan. Tentunya kami juga ada tenaga ahli pendampingan terkait dengan proses pembahasan APBD, dan itu sangat dinamis sekali. 

Ini menunjukkan bahwa anggota DPRD sekarang punya pola berpikir yang lain. Mereka mau belajar dalam sekian tempo, akhirnya menguasai meskipun didampingi para-para senior anggota dewan yang lama

6. Setelah APBD beres, apakah ada Raperda lain selain terkait APBD?

Kebetulan kami telah Rapat Paripurna terkait dengan usulan dan ini sudah proses. Setiap tahun kalau saya melihat, mencermati, anggota dewan tidak main-main dengan Raperda karena jelas fungsi kita sebagai Lembaga Legislasi.

Tahun ini ada tiga Raperda Inisiatif. Pertama Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Cerdas, kemudian ada Raperda Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, ketiga Raperda Protokoler. Ini sudah Paripurna dan sudah pasti. Nanti mulai studi banding lalu selanjutnya pendampingan.

7. Hal yang menarik adalah tentang Raperda Penyelenggaraan Kota Cerdas. Mungkin bisa dijelaskan gambaran besar terkait Raperda ini?