Kapok Ibu-ibu Bayar Tiket Rombongan Wisata Sampai Rp 500 Ribu, Kadisbudpar: Sebetulnya Kemahalan

Yudi mengakui bahwa kurangnya sosialisasi mengenai kenaikan tarif ini menimbulkan kesalahpahaman, sehingga beberapa pihak menduga adanya pungutan liar oleh oknum tertentu.

"Padahal, pengelola Curug Nangka hanya mengikuti aturan pemerintah dalam hal ini KLHK," ujarnya.

Lebih lanjut, Yudi menyampaikan bahwa kenaikan tarif ini telah berdampak pada jumlah wisatawan yang berkunjung ke Curug Nangka.

Penurunan jumlah pengunjung juga dirasakan oleh masyarakat sekitar, terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang bergantung pada kunjungan wisatawan.

"Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak karena kenaikan tarif telah diatur oleh pemerintah pusat. Justru masyarakat sekitar yang terkena dampak, contohnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang mengalami penurunan pengunjung akibat tarif yang naik," ungkapnya.

Yudi menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan KLHK untuk mencari solusi yang bisa mengurangi dampak negatif dari kebijakan ini.

Disbudpar berencana mengundang pihak-pihak terkait, seperti Perhutani, TNGHS, TNGPP, dan BKSDA, guna mendiskusikan langkah selanjutnya.

"Kenaikan PNBP ini adalah kebijakan kementerian, dan pemerintah daerah tidak diikutsertakan dalam kebijakan tersebut. Pemda pun tidak mendapatkan apa-apa dari kenaikan tarif tempat wisata itu,," jelasnya.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com