Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Berita Viral

Dedi Mulyadi Minta Anggaran Seragam dan Dinas Luar Negeri Dihapus, Sentil Pegawai: Bapak Anak Yatim?

Dedi Mulyadi belakangan mencuri perhatian karena keputusannya untuk memangkas anggaran seragam hingga perjalanan dinas luar negeri bagi dirinya.

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar
YouTube/KDM 1
KEBIJAKAN DEDI MULYADI - (kiri) Dedi Mulyadi mendatangi langsung rumah seorang pendemo penutupan tambang ilegal sekaligus sopir di wilayah Subang yang mengaku 18 hari tak makan dan tuding Dedi Mulyadi penyebabnya, Selasa (28/1/2025). (kanan) Dedi Mulyadi jadi sorotan pegawainya karena minta pangkas anggaran seragam dan perjalanan dinas luar negeri. 

Menurutnya, bantuan Rp600 miliar per tahun akan dialihkan menjadi program beasiswa bagi siswa miskin.

Hal itu jika sekolah tetap menahan ijazah siswa.

Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, saat mendatangi pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Jumat (24/1/2024).
Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, saat mendatangi pagar laut di perairan Kampung Paljaya, Jumat (24/1/2024). (KOMPAS.com/ACHMAD NASRUDIN YAHYA)

Pemprov mau membayar tunggakan siswa yang mencapai Rp640 miliar, namun dengan catatan atau perjanjian.

"Kita buat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di Jabar," katanya.

Perjanjiannya, jelas Dedi, bantuan Rp600 miliar diteruskan kepada sekolah setiap tahun.

Namun dengan catatan, ijazah harus segera dikembalikan ke siswa.

"Andai kata tidak mau mengembalikan, maka bantuan (Rp600 miliar) dihentikan."

"Dan diganti program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta," jelas dia.

Baca juga: Jalan Rusak Dapat Alokasi Rp900 Juta usai Viral Dikritik Siswa SD, Warga Sudah Tunggu 10 Tahun

Hanya saja, lanjut dia, bantuan tersebut banyak ketidakadilannya.

Banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayar mahal, masih disubsidi juga.

"Semestinya itu tak terjadi," tegas Dedi.

Dedi mengatakan, sekolah swasta tinggal pilih saja di antara dua pilihan.

Sekolah tetap merima uang Rp600 miliar, atau skemanya kedua, yakni bantuan diubah untuk masyarakat miskin sehingga bantuan tidak diberikan ke sekolah, tapi ke siswa."

"Tetapi uangnya tetap ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut," kata Dedi.

Dedi mempersilakan kepala sekolah swasta akan memilih skema mana.

"Mari kita bicarakan bersama," ucapnya.

Lebih lanjut Dedi mengatakan, pihaknya akan tetap mengaudit penggunaan bantuan yang Rp600 miliar.

Hal ini untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan tersebut betul-betul bermanfaat bagi warga Jabar, terutama bagi warga miskin.

"Karena (siswa) yang mampu-mampu bayar sekolahnya, dana BOS diberikan dari pusat, bantuan BPMU dari provinsi diberikan, siswanya juga bayar," katanya.

IJAZAH SISWA SMA DITAHAN - Kolase Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi.
Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi (Dok Tim Dedi Mulyadi)

Saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Minggu (2/2/2025), Dedi membenarkan.

Skema ini memungkinkan dana tetap diberikan, tetapi langsung atas nama siswa, bukan disalurkan ke sekolah seperti sebelumnya.

"Tinggal pilih, menerima uang bantuan Rp600 miliar, atau bantuan ke depan diubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin."

"Bantuan tidak kita berikan ke sekolah, tapi ke siswa," kata Dedi Mulyadi 

Selain itu, Dedi juga menyoroti ketidakadilan dalam penyaluran bantuan.

Ia mengungkapkan banyak sekolah swasta favorit yang siswanya mampu membayar biaya sekolah tetap menerima subsidi.

Sementara di sisi lain, siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa mendapatkan ijazah karena tunggakan biaya.

"Bantuan Rp600 miliar ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat miskin, bukan malah menguntungkan sekolah-sekolah yang siswanya mampu membayar," tambahnya.

Sebagai langkah tegas, Dedi mengusulkan audit terhadap penggunaan dana bantuan sebelumnya untuk memastikan transparansi dan efektivitasnya.

Kini, bola panas berada di tangan sekolah swasta di Jawa Barat.

Apakah mereka akan memilih mempertahankan pola bantuan seperti sebelumnya, atau mengalihkan dana untuk langsung membantu siswa miskin?

Baca juga: Pantas Pengadilan Tegas Eksekusi Rumah Meski Diprotes Warga, Status Hukum SHM Disebut Tak Kuat

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi juga meminta hal yang sama.

Ia mengimbau seluruh kepala sekolah (kepsek) SD, SMP, SMA/K di Jawa Barat untuk menyerahkan ijazah para siswanya yang ditahan dengan beragam alasan tertentu.

"Apabila sampai saat ini ada siswa yang telah lulus sekolah, tetapi ijazahnya atau surat tanda tamat belajarnya belum diberikan, mohon segera untuk diserahkan kepada para siswa."

"Karena ijazah itu sangat diperlukan untuk perjalanan kehidupan dan karier mereka," kata Dedi Mulyadi, Selasa, 21 Januari 2025.

Menurut dia, ijazah merupakan dokumen penting untuk masa depan siswa, baik dalam perjalanan karier maupun pendidikan mereka.

"Apabila ada tunggakan yang ditimbulkan, silakan segera disusun tunggakannya dan nanti ada tim yang akan berkoordinasi dengan bapak ibu kepala sekolah mengenai kewajiban siswa tersebut," kata Dedi Mulyadi melalui akun TikTok Kang Dedi Mulyadi, Selasa (21/1/2025).

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved