Rugi Rp 1 Miliar, Pelaku UMKM Laporkan Paguyuban yang Janjikan Program MBG, Minta Tolong Prabowo

Nasib UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) katering di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat (Jabar) menjadi korban kasus dugaan penipuan.

Mereka dijanjikan menjadi supplier program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, yang ditawarkan adalah janji kosong.

Hingga akhirnya total ada sekitar 35 pelaku UMKM yang menjadi korbannya.

Baca juga: Telanjur Bangun Dapur MBG Rp 800 Juta, Pengusaha Ditipu Paguyuban, Bayar Rp 3,5 Juta untuk Cap Halal

Oknum yang mengatasnamakan Paguyuban Jakwir mengaku sebagai utusan Seskab Mayor Teddy.

Komplotan penipu ini megumpulkan pelaku UMKM dan menjanjikan bisa masuk sebagai suplier dapur umum untuk MBG.

Para korban mengaku sudah menyetor Rp11 juta per orang ke oknum paguyuban tersebut.

Mereka dijanjikan mendapatkan sertifikat halal, sertifikat laik higienis dan sanitasi, serta hasil uji laboratorium produk makanan.

"Jadi seluruh pelaku usaha, termasuk saya, sudah ada grup WhatsApp-nya dengan mereka, tapi jadi tidak aktif. Awalnya, kami ada kumpulan sosialisasi halal daerah oleh paguyuban itu awal Desember 2024. Mereka janji bisa masukkan kami jadi suplier MBG karena mengaku utusan Presiden, Mayor Teddy, dan Wiranto," jelas Moena Rosliana (35), salah satu korban asal Jalan Mangin, Bungursari, Kota Tasikmalaya, di rumahnya, Kamis (30/1/2025). 

Moena menambahkan, saat acara sosialisasi di Jalan Pertanian, Kota Tasikmalaya, para pelaku langsung meminta para korban untuk membayar Rp 8,5 juta di awal supaya bisa masuk suplier MBG.

Saat itu, rekan-rekan lainnya pun sama membayar meski sempat ditanyakan mengenai kartu tanda anggota paguyuban yang mengaku utusan Presiden tersebut.

"Sebetulnya di sana sudah janggal, karena orang di acara halal itu tak menyebutkan kartu anggota. Saya juga kaget, baru pertama langsung main uang saja. Kita bayar dan ngikut sekitar Rp 8,5 juta, dan saya buka dua dapur sama ibu saya," kata Moena. 

Kemudian, saat pertengahan Desember 2024, sempat mau diadakan acara bimbingan teknis (Bintek) oleh paguyuban itu dan diminta uang lagi sampai total Rp 11 juta per orang. 

Namun, mereka malah memaksa harus bayar dulu, dan sampai saat ini acara Bintek itu tidak terlaksana.

"Yang Bintek kemarin diminta uang lagi, karena memang kenyataannya sampai sekarang belum. Alasan mereka banyak. Uang Bintek tetap ditagih dan harus dibayar dulu baru Bintek berlangsung, jadi semuanya uang. Tapi tidak ada," tambah Moena.