152 Ribu Dosis Vaksin PMK Akan Tiba di Jatim Pekan Depan, Dibeli Pakai APBD Provinsi

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Indyah Aryani menegaskan bahwa pengadaan vaksin PMK untuk Jawa Timur sebanyak 152 ribu akan tiba pekan depan.

Dengan datangnya vaksin tersebut, maka vaksinasi akan semakin digencarkan guna menanggulangi PMK di Jawa Timur. 

“Pekan depan, tepatnya hari Selasa, vaksin yang kita pesan akan datang. Jumlahnya 152 ribu dosis. Ini adalah vaksin yang kita beli menggunakan APBD Provinsi Jatim,” kata Indyah pada Tribun Jatim Network, Jumat (7/2/2025).

Lebih lanjut Indyah menegaskan bahwa saat ini vaksin menjadi material yang sangat diandalkan dalam pengendalian PMK. Terutama karena saat ini Jawa Timur sudah menetapkan status darurat PMK. 

Perkembang terbaru, ia menyebut bahwa jumlah kasus PMK di Jatim sudah muai menurun. Dimana, kasus terlapor per harinya sudah berkisar 125 kasus per hari. Sebab di awal bulan Januari saat masa puncak merebaknya PMK, kasus harian mencapai 400 kasus per harinya. 

“Oleh sebab itu kita terus mendorong vaksinasi untuk ternak yang sehat. Karena vaksinasi ini mencegah agar ternak masyarakat tertular. Vaksinasinya kan juga tidak cukup satu kali, tapi vaksin pertama, vaksin kedua dan juga ada booster,” tegasnya. 

Baca juga: Pemprov Jatim Tetapkan Status Darurat PMK, Gelontor Rp 25 Miliar untuk Percepat Pengadaan Vaksin

Sejak PMK merebak di Jatim di tahun 2022 lalu, Indyah menegaskan bahwa sebanyak 14,9 juta dosis vaksin sudah terdistribusikan. Baik untuk vaksin satu, dua dan booster.

Secara keseluruhan, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur mencatat kebutuhan vaksin untuk hewan ternak Jatim mencapai 9,2 juta dosis. Namun, yang mendesak dibutuhkan saat ini adalah sebanyak 7,2 juta dosis.

“Vaksinasi ini harus kita lakukan bahkan tidak cukup hanya satu tahun saja. Melainkan diperkirakan sampai 5 tahun. Karena pengendalian itu penting dan harus tuntas. Dan tidak cukup hanya satu dua tahun,” ujarnya.

Meski saat ini kasus sudah mulai menurun, namun Pemprov Jatim masih ketat mengontrol lalu lintas terna kantar daerah. Baik kabupaten kota maupun antar provinsi. Terutama karena saat ini adalah waktu-waktu peternak banyak ‘kulakan’ ternak untuk dikembangkan jelang hari raya kurban beberapa bulan ke depan.

“Untuk lalu lintas ternak masih kita pantau menggunakan system yang terkoordinasi antar provinsi di seluruh Indonesia. Lewat system itu kita bisa mengontrol pengiriman ternak, bagaimana kondisinya, dan pemenuhan persyaratan dari maupun ke masing-masing daerah. Misalnya ada sertifikat vaksin, kesehatannya dan lain-lain. Semuanya harus memenuhi standar Kesehatan,” tegasnya.