Jatah Belanja Polri Tetap Rp 59,4 T Meski Anggaran Dipotong Rp 20,5 T, akan Pangkas Perjalanan Dinas

TRIBUNJATIM.COM - Terungkap efisiensi anggaran untuk Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rupanya, anggaran Polri pada tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal.

Meski demikian jatah belanja Polri tetap sama.

Mereka pun mengaku akan memangkas biaya perjalanan dinas dan rapat.

Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat, menjelaskan bahwa sebelum efisiensi, anggaran Polri mencapai Rp 126,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, Rp 59,44 triliun atau 46,95 persen dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp 34,007 triliun atau 26,91 persen untuk belanja barang, dan Rp 33,09 triliun atau 26,14 persen untuk belanja modal.

“Di sini kita urai dalam per program. Itu profesionalisme sumber daya manusia Rp 2,4 triliun, penyelidikan dan penyidikan Rp 5,6 triliun, pengadaan Alat Material Khusus (almatsus) Polri dan sarana prasarana Rp 45,7 triliun, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp 20,3 triliun, serta dukungan manajemen Rp 52,5 triliun,” ujar Wahyu dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Rabu (12/2/2025), melansir dari Kompas.com.

Setelahnya, lanjut Wahyu, Polri melakukan rekonstruksi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Prabowo Subianto dan rapat dengan Kementerian Keuangan.

Hasilnya, anggaran Polri mengalami pemangkasan sebesar Rp 20,5 triliun atau 16,26 persen dari total pagu awal.

Baca juga: Dampak Efisiensi Anggaran, Mobil Dinas KPU dan Bawaslu Kabupaten Probolinggo Ditarik

“Kalau diurai, ini di luar dari belanja pegawai. Yang terkena rekonstruksi adalah belanja barang dan belanja modal,” jelas Wahyu.

Wahyu menerangkan bahwa belanja pegawai tidak mengalami pemotongan atau tetap berada di angka Rp 59,4 triliun.

Sementara, belanja barang mengalami penurunan sebesar Rp 6,6 triliun atau 19,6 persen dari pagu awal.

Kemudian, untuk belanja modal turun signifikan menjadi Rp 19,1 triliun.

“Tindak lanjut dari rekonstruksi anggaran, sehingga menghasilkan postur anggaran Polri menjadi Rp 106 triliun,” jelas Wahyu.

Baca juga: Abdi Karyawan TVRI Tak Bisa Bantu Adik Kuliah usai Efisiensi, Kini Honor Merosot Tinggal Rp 400 Ribu

Polri akan melakukan efisiensi anggaran dalam perjalanan dinas hingga biaya rapat imbas pemotongan anggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

“(Yang terkena efisiensi) baik itu untuk perjalanan dinas, kemudian rapat-rapat, ataupun hal lainnya,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho saat ditemui di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu (12/2/2025).

Sandi mengatakan, efisiensi anggaran ini akan dilakukan untuk mendanai sejumlah kegiatan yang lebih bermanfaat.

Lebih lanjut, dia menyebut, efisiensi anggaran ini juga sudah beberapa kali disinggung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Misalnya, pada saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang diadakan akhir Januari 2025 lalu.

“Setiap kali ada pertemuan Bapak Kapolri juga menekankan, termasuk pada Rapim TNI-Polri kemarin, untuk melaksanakan efisiensi anggaran sehingga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat lainnya,” kata Sandi.

Sandi mengatakan, Polri akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto ini karena menyangkut keberlanjutan program pemerintah untuk bisa mensejahterakan rakyat Indonesia.

“Semangat untuk efisiensi anggaran dilaksanakan oleh Polri dan seluruh kementerian lembaga lainnya karena ini menyangkut masalah bagaimana keberlanjutan program pemerintah untuk bisa berhasil kita laksanakan dengan baik untuk mensejahterakan rakyat Indonesia,” ujar Sandi.

Di sisi lain, Presiden RI Prabowo Subianto menambah staf khusus ditengah gencarnya efisiensi anggaran.

Terakhir, Deddy Corbuzier dilantik menjadi Staf Khusus di Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Selasa (11/2/2025).

Momen pelantikan Deddy Corbuzier sebagai Staf Khusus Menteri itu, diunggah oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin di akun media sosialnya.

"Selasa, 11 Februari 2025, saya melantik staf khusus Menhan dan penganugerahan Satya Lencana Dharma Pertahanan di Kantor Kemhan Jakarta," tulis Sjafrie dalam unggahan tersebut.

Nantinya, Deddy Corbuzier akan bertugas sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik.

Baca juga: Imbas Efisiensi Anggaran dari Presiden Prabowo, MK Hanya Bisa Menggaji Karyawan Hingga Mei 2025

Dalam menjalankan tugasnya, Deddy Corbuzier juga akan menerima gaji dan tunjangan setiap bulan.

Aturan mengenai gaji dan tunjangan yang didapat seorang Staf Khusus di lingkungan Kemenhan diatur dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan.

Dalam pasal 57 dijelaskan mengenai hak keuangan dan fasilitas lain yang didapat sebagai staf khusus Menteri. 

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Menteri diberikan paling tinggi setara dengan Jabatan Struktural Eselon I.b," demikian yang tertuang dalam pasal 57.

Jenjang pangkat eselon I dibagi menjadi dua, yaitu eselon IA dan eselon IB dengan golongan tertinggi IV/e dan golongan terendah IV/d.

Merujuk dari hal tersebut, gaji pokok Deddy Corbuzier setara dengan gaji PNS golongan IVe/d yaitu sekitar Rp 3.880.400 hingga Rp 6.373.200. 

Selain itu, Deddy berhak mendapat Tunjangan Kinerja (Tukin) yang diberikan setiap bulan. 

Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Lakukan Efisiensi Anggaran hingga Rp306 Triliun Diungkap Menkeu Sri Mulyani

Tukin di Kemenhan masih berdasarkan Perpres Nomor 104 Tahun 2018 dengan besaran yang dibagi ke dalam 17 kelas jabatan.

Nah, sebagai Staf Khusus Menteri besaran tukin Deddy yang masuk dalam kelas jabatan 16 adalah Rp 20.695.000.

Jika dijumlahkan, gaji pokok dan tunjangan kinerja Deddy Corbuzier berkisar Rp 24.575.400 hingga Rp 27.068.200.

Selain gaji dan tunjangan, Deddy Corbuzier akan mendapat dukungan administrasi dari Sekretariat Jenderal.

Jika berhenti atau telah berakhir masa baktinya, ia tidak memperoleh uang pensiun dan uang pesangon.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com