1740 Tenaga Ahli Ada di Pemprov, Dedi Mulyadi Minta ASN yang Tak Produktif Kerja di Rumah Saja

TRIBUNJATIM.COM - Jumlah tenaga ahli di Pemerintah Provinsi Jabar membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tercengang.

Ia menilai jumlah tenaga ahli tak sesuai dengan banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Pemprov Jabar.

Tenaga ahli Pemprov Jabar diketahui mencapai 1740 orang.

Baca juga: Kakek Digigit Buaya Tak Dioperasi Rp40 Juta Gegara Tidak Ditanggung BPJS, Tangannya Cuma Dijahit

Diketahui bersama bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) melarang kepala daerah terpilih mengangkat staf khusus.

"Yang enggak boleh itu membuat tenaga ahli menggunakan honor perangkat daerah," ungkap Dedi Mulyadi dalam tayangan di kanal YouTubenya, Rabu (19/2/2025).

Persoalannya, kini Pemprov Jabar masih mempekerjakan ribuan tenaga ahli untuk mengelola jaringan informasi teknologi.

"Masih ada status tenaga ahli yang mengelola jaringan IT. Itu gimana?" tanya Dedi ke Sekda Pemprov Jabar, Herman Suryatman.

"Kan kita masih perlu mereka karena dia mengoperatori kegiatan sistem IT Pemprov, bagaimana mengalihkannya?" imbuhnya.

Herman menerangkan bahwa kini sedang melakukan analisis jabatan dan analisa beban kerja.

"Kemudian baru bisa kami mapping. Dengan memanfaatkan ASN yang ada, berapa sih kebutuhan tenaga ahli?" papar Herman.

"Bisa enggak? Pak Sekdanya pinter, profesor, masak ASN Provinsi Jabar cemen, enggak bisa ngerjain IT?" ucap Dedi.

Walau begitu, Herman menekankan banyak juga ASN yang baik dalam bekerja.

"Banyak yang bagus. Bisa, walaupun kami harus membuka diri ada juga kekurangan," ujar Herman.

"Misalnya untuk engineer, kita membuhtuhkan tenaga yang bisa memanfaatkan AI. Tapi untuk yang lain ada," lanjutnya.

Herman Suryatman merinci, terdapat 1740 tenaga ahli yang menyerap anggaran sampai Rp101 miliar.

Tenaga ahli di Pemprov Jabar terbagi menjadi tiga:

-Tenaga ahli untuk perangkat daerah 1687 menyerap Rp93 miliar

-Ad hoc seperti badan pengelola 29 orang menyerap anggaran Rp4,6 miliar

-Komisi informasi daerah 24 orang menyerap Rp3,1 miliar

Herman Suryatman menerangkan, 1740 tenaga ahli tidak semua full bekerja selama 12 bulan.

"Tidak 12 bulan semuanya, ada yang hanya 6 bulan, 3 bulan. Tapi kontraknya ada 1600," katanya, melansir TribunnewsBogor.com.

Sedangkan ASN di Pemprov Jabar di luar guru ada sebanyak 10 ribu orang.

"Terus yang 10 ribu apa kerjanya? Itu digajinya apa itu? Riap hari kerjanya?" tanya Dedi.

Baca juga: Siswi SMP Ngaku Mau Berhenti Sekolah Demi 3 Adiknya, Dedi Mulyadi: Bayar Seragam Rp300.000 Bisa?

Dedi Mulyadi berkelakar, ASN yang tidak produktif sebaiknya bekerja di rumah agar tidak menambah beban pemerintah.

"ASN tidak punya produktif bekerja, ASN yang datang duduk ngobrol tapi dapat tunjangan kinerja, lebih baik diam di rumah."

"Karena datang ke kantor pun menambah beban pemerintah," tutur Dedi.

Walau begitu, Herman Suryatman menekankan bahwa tidak semua ASN seperti itu.

Banyak pula ASN yang memiliki keahlian.

"Tidak semua pada umumnya, paling tidak untuk mengoperasikan laptop, Power Point, standar bisa," ujar Herman.

"Yang dibutuhkan tukang sapu, macul, tembok, listrik, supaya Jabar tidak berantakan," timpal Dedi Mulyadi.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi mengungkap sejumlah anggaran yang tidak wajar di Provinsi Jabar.

Ia memberikan contoh anggaran pembangunan ruang kelas baru yang hanya mencapai Rp60 miliar.

Sedangkan anggaran untuk pembelian alat telekomunikasi sekolah malah sangat besar mencapai Rp730 M.

Melansir Kompas.com, Dedi Mulyadi mengungkapkan adanya sejumlah anggaran yang tidak wajar di Jawa Barat.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran untuk pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.

Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.

Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.

"Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar," ungkapnya.

"Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik," imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.

Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.

Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.

Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.

Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.

Baca juga: Sosok Raden Roro Neno, Ibu-ibu Berorasi Ikut Demo Indonesia Gelap Sentil Prabowo, Doakan Mahasiswa

"Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan," kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.

Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.

Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program 'Operasi Jabar Manunggal'.

Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.

Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.

Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan.

Yakni dari anggaran Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.

Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.

Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.

Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.

Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.

"Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain," tegasnya.

Selain itu, Dedi juga mengumumkan penghapusan anggaran untuk baju dinas Gubernur Jabar yang selama ini mencapai Rp 150 juta.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com