Usung Jember Baru, Jember Maju, Pemkab Utamakan Misi Bangun SDM, Kokohkan Pangan dan Pelayanan Prima

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Sehari setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2025-2030, Muhammad Fawait-Djoko Susanto langsung tancap gas menggerakkan program strategis demi kesejahteraan rakyat.

Mengusung visi “Jember Baru, Jember Maju,” mereka mengutamakan misi membangun sumber daya manusia, memperkokoh ketahanan pangan, dan mewujudkan pelayanan publik yang prima.

Langkah awal yang diambil mencakup penguatan koordinasi lintas instansi, stabilitas pangan, perlindungan warga, hingga tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Wakil Bupati Jember, Djoko Susanto, memulai tugasnya dengan inspeksi ke Bulog untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pokok, khususnya saat Ramadan.

“Kita ingin pastikan pangan tidak hanya cukup, tetapi juga terjangkau. Ramadan ini kebutuhan pasti naik, dan pemerintah harus hadir untuk menjamin masyarakat tidak kesulitan,” tegas Djoko, dalam rilis yang diterima pada Senin (3/3/2025).

Lebih dari itu, Pemkab Jember bertekad melindungi petani dari praktik harga yang tidak adil.

Harga gabah kering dipatok sesuai standar nasional, yakni Rp 6.500/kg, agar petani mendapatkan keuntungan yang layak dan berkelanjutan.

“Jember adalah lumbung padi Jawa Timur. Petani harus sejahtera,” ujar Djoko penuh semangat.

Sementara itu, terkait kesiapsiagaan bencana, keselamatan warga menjadi prioritas sebagai daerah rawan bencana.

Pemkab Jember memperkuat sinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Mereka menggelar sosialisasi mitigasi bencana ke masyarakat, memantapkan respons darurat, hingga mengecek kesiapan alat dan logistik penanggulangan bencana.

“Kesejahteraan bukan hanya soal pangan, tapi juga keselamatan warga. Kita harus siap menghadapi potensi bencana agar dampaknya bisa diminimalisir,” tambah Djoko.

Baca juga: Gebrakan Pertama Gus Fawait Jadi  Bupati Jember, Sebut Soal Pegawai Honorer dan Kesehatan Gratis

Pemkab Jember berkomitmen memperbaiki tata kelola daerah secara serius.

Kunjungan ke Bappeda bertujuan memastikan perencanaan program berbasis data dan berdampak nyata, sementara Inspektorat dan Diskominfo diperkuat untuk mengawasi penggunaan APBD agar tepat sasaran.

“Kalau program hanya fokus ke output tanpa mengukur dampak, ada yang salah. Semua harus terukur dan berorientasi hasil,” tegas Djoko.