Petugas Perbaiki Jalan Berlubang Cuma Dituang Aspal & Dinjak-injak, Dedi Mulyadi: Mungkin Ada Alat

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turut memberikan tanggapan atas video viral petugas mengaspal jalan di Jalur Pantura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Video yang kini viral di media sosial tersebut memperlihatkan petugas yang memperbaiki jalan berlubang hanya menuang aspal ke dalam lubang.

Aspal tersebut lalu diinjak-injak oleh petugas tersebut.

Baca juga: Bantah Klaim Andre Rosiade Tahu Hasil MRI Pemain Timnas, Pihak RS Tegaskan Kerahasiaan Data Pasien

"Saya lihat video seorang petugas menuangkan aspal ke lubang jalan di jalur Pantura Karawang, kemudian diinjak-injak. Ada argumentasi itu aspal dingin," kata Dedi dalam akun Instagram @dedimulyadi71 dan dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (26/3/2025).

Dia menjelaskan bahwa ada jenis aspal seperti itu.

Di mana penggunaannya dalam keadaan dingin.

"Tetapi cara menuangkannya, meratakannya mungkin tidak diinjak-injak seperti itu, ada alat yang menjadi standar Kementerian PU," jelasnya.

Pekerjaan menuangkan aspal dingin, biasa dilakukan di jalan tol.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan, perbaikan jalan di Jalur Pantura merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PU.

Ada satuan kerja yang menangani perbaikan jalan di Jalur Pantura.

"(Perbaikan jalan Pantura) bukan oleh Dinas PU Jawa Barat karena itu jalan nasional. Memang ada tingkatan kewenangannya," papar Dedi.

"Jalan nasional kewenangan Menteri PU, jalan provinsi oleh pemprov, jalan kabupaten oleh pemerintah kota kabupaten, jalan desa kewenangannya (pemerintah) desa," imbuh dia.

Dedi mengajak pihak terkait untuk memperbaiki kualitas infrastruktur di berbagai tempat di Provinsi Jawa Barat, baik jalan nasional, provinsi, kota kabupaten serta desa.

"Mari perbaiki seluruh pekerjaan kita, dan koreksi apa yang menjadi kesalahan kita," tegasnya.

Sementara itu, Tim Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 Jawa Barat, Kementerian PU, Agung Satrio menjelaskan, ada bahan aspal yakni TCM atau tambal cepat mantap.

Aspal ini merupakan aspal khusus.

"Secara pemanfaatan bisa diaplikasikan langsung tanpa perlu pemadatan, artinya ditaruh pada posisi digelar (di lubang jalan), kemudian pemadatan langsung melalui gilasan roda kendaraan. Tanpa perlu alat apapun. Sistemnya cepat padat," jelasnya.

Peristiwa ini menjadi viral, kata Agung, mungkin karena pengerjaannya seolah hanya diinjak-injak.

Dia menegaskan, aspal tersebut akan menutup lubang secara sendiri tanpa alat apapun.

"Bagi yang belum nerima hanya segitu, itulah adanya. Saat ini mohon pengertian masyarakat, kami maksimal melayani warga tapi mohon maaf ada keterbatasan dari sisi anggaran," katanya.

Baca juga: Della Tergiur Bisnis Tukar Uang Baru Malah Apes Jelang Lebaran, Rp 32.500.000 Digondol Teman Sendiri

Di sisi lain, Dedi buka suara terkait kerja sama pembangunan sejumlah infrastruktur daerah antara Pemerintah Provinsi Jabar dengan TNI yang menuai kritik.

Dia menyebutkan, perihal tindak lanjut kerja sama tersebut, pihaknya menunggu keputusan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.

Meski begitu, kegiatan kerja sama tersebut sebelumnya pernah dilakukan saat dirinya menjabat sebagai Bupati Purwakarta, yakni dalam program TNI Manunggal Satata Sariksa.

"Yang terikat oleh undang-undangnya adalah KSAD. Namun, dari sisi fakta, misalnya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan hari ini dengan TNI."

"Itu kegiatan yang terbiasa dilakukan saya ketika jadi bupati, ada Karya Bhakti kerja sama TNI, ada TMMD, kemudian ada TNI Manunggal Sata Sariksa."

"Jadi, persoalan bukan persoalan baru," ujar Dedi kepada awak media di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (25/3/2025).

Keterlibatan TNI juga terjadi pada saat penanggulangan bencana banjir di Bekasi dan Bogor, yang dilakukan tanpa harus menunggu peraturan pemerintah (PP) untuk melakukan operasi kemanusiaan.

"TNI turun ngangkatin emak-emak dari rumah, barang-barang dari rumah, ada yang kebakaran ikut memadamkan api, menggunakan seragam tentara," kata Dedi.

Dedi menilai, kerja sama dengan TNI bukan menjadi masalah, terkhusus untuk urusan kemanusiaan.

Pasalnya, sampai saat ini, sudah banyak kiprah TNI membantu masyarakat yang sedang dilanda bencana.

Dengan demikian, urusan tersebut tidak bisa dicampuradukkan dengan penanganan darurat yang terjadi di lapangan.

"Nah, pertanyaannya adalah, nanti kalau Indonesia dalam keadaan darurat, ada bencana yang besar, kemudian ada rumah roboh, ada tebing yang rontok, ada air bah, kemudian TNI tidak mau turun karena PP-nya belum keluar," ujarnya.

Dedi menambahkan, untuk urusan kemanusiaan, tidak masalah adanya kerja sama tersebut.

Namun yang terpenting adalah tidak melanggar UU yang ada.

"Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan itu efisien bagi pengolahan keuangan daerah serta bermanfaat bagi masyarakat yang maju terus," katanya.

Diketahui, Pemprov Jabar menandatangani kerja sama dengan TNI AD mencakup berbagai bidang.

Di bidang infrastruktur, TNI bisa turun ke tengah masyarakat dan menyerap aspirasi.

Selain itu, di bidang layanan kesehatan, akses pasar, hingga akses pendidikan dan bencana alam.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com