Bupati Tasikmalaya Laporkan Wakil karena Palsukan Surat dan Rugikan Negara Rp 20 Juta, Cecep: Tugas

TRIBUNJATIM.COM - Wakil Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dilaporkan atas dugaan pemalsuan dokumen surat, termasuk kop surat dan stempel, kepada para camat dan kepala desa.

Cecep Nurul Yakin dilaporkan oleh Bupati Tasikmalaya, Jawa Barat, Ade Sugianto pada Jumat (11/4/2025).

Cecep Nurul Yakin sudah angkat bicara soal pelaporan ini.

Ia mengaku hanya menjalankan tugas.

Sementara itu, melalui pengacaranya, Bupati Ade Sugianto mengeklaim bahwa terdapat sekitar 30 surat yang dipalsukan oleh wakilnya.

Dalam setiap satu surat yang dipalsukan wakilnya diduga ada unsur merugikan uang Negara sekitar Rp 15 sampai 20 juta.

Surat tersebut terkait biaya perjalanan dinas wakil dan para camat serta kades.

Tim Pengacara Bupati, Bambang Lesmana, menjelaskan bahwa pemalsuan surat melibatkan kop surat dan stempel yang mengatasnamakan Bupati Tasikmalaya.

"Laporan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana Pasal 263 tentang pemalsuan surat dan kop surat beserta isinya, termasuk penggunaan stempel bupati yang tidak sah. Jika terbukti, ancaman hukumannya enam tahun penjara," ungkap Bambang kepada wartawan di Satreskrim Polres Tasikmalaya, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Siasat Licik Dua Wanita Malang Palsukan Dokumen untuk Pinjaman Bank, Dapat Uang Puluhan Juta Rupiah

Bambang menambahkan, isi surat yang dipalsukan seolah-olah meminta bantuan biaya kepada camat dan kepala desa untuk kepentingan Bupati Tasikmalaya.

Namun, ia menegaskan bahwa Bupati tidak pernah mengeluarkan imbauan atau meminta bantuan biaya kepada para camat dan kepala desa.

"Jadi hasil surat itu yang disetor digunakan oleh wakil bupati tanpa persetujuan bupati atau tanpa konsultasi dengan bupati," jelasnya.

Bambang juga menyerahkan bukti berupa surat undangan untuk camat dan kepala desa yang dilaksanakan pada 25 Maret lalu.

Ia menekankan bahwa surat atas nama Bupati Tasikmalaya tersebut tidak pernah dikeluarkan dan tidak ada rekomendasi dari bupati.

"Itu kan dalam suratnya atas nama bupati, padahal bupati tidak pernah tahu atau merekomendasikan," kata Bambang.

Baca juga: Sosok S Dalang Pemalsuan Surat Izin Pagar Laut, Arsin Kades Kohod Didatangi Tahun 2021, Bak Malaikat