Dedi Mulyadi Bakal Kirim Siswa SMA Sederajat ke Barak Demi Jalani Pendidikan Militer

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi akan melakukan uji coba pendidikan militer untuk siswa dan siswi SMA, SMK dan MA.

Uji Coba ini akan dimulai pada 2 Mei 2025.

Nantinya, pendidikan militer itu akan dimulai dari beberapa sekolah untuk percontohan di seluruh sekolah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi akan memilih sejumlah sekolah yang dianggap rawan.

Baca juga: Anggaran Yayasan Ditilep dari Rp 2 M tinggal Rp 15 Juta, Dedi Mulyadi Murka: Saya Ubah Sistemnya

"Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap," ujar Dedi dalam keterangan resminya, Sabtu (26/4/2025).

Dalam pendidikan militer ini, kata dia, akan melibatkan TNI dan Polri, serta disiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus untuk pelaksanaan program ini. 

Nantinya, kata Dedi, peserta pendidikan militer ini akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua, dengan prioritas pada siswa yang sulit dibina atau terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.

"Selama enam bulan siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal. TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya," katanya.

Pembiayaan program ini, kata Dedi, akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jabar dengan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat.

Selain pendidikan militer, Dedi juga mengimbau agar siswa sekolah tidak menggunakan sepeda motor, jika belum cukup umur.

 "Harus segera dibuat Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Dinas Pendidikan dan Kemenag untuk mempertegas (kebijakan ini)," ujarnya.

Murka study tour siswa SMK 

Masalah biaya study tour lagi-lagi dikeluhkan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Di mana pengadunya adalah seorang ibu di Kabupaten Bekasi.

Ibu itu mengeluhkan soal biaya study tour ke Bali siswa SMK Rp 6 juta.

Itu dibayar secara angsuran selama tiga tahun.

Melansir dari Kompas.com, Dedi menerima aduan tersebut ketika mengunjungi salah satu daerah di Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025).

Aduan tersebut direkam melalui ponsel Dedi dan diunggah di akunInstagram-nya, @dedimulyadi71.

"Ini saya lagi di Bekasi, ini salah satu warga yang mengadu, SMK mana?" kata Dedi membuka percakapannya dengan sang ibu.

Emak-emak berbaju katun rayon itu lantas menyebutkan anaknya menempuh pendidikan di SMK KP.

Wanita tersebut juga menyinggung larangan kegiatan study tour ke luar kota yang pernah dikeluarkan oleh Dedi.

"Kami tetap melakukan perjalanan ke Bali, Pak. Bagaimana dengan program Bapak yang melarang study tour ke luar kota Pak?" kata ibu tersebut.

"Harus bayar berapa?" tanya Dedi.

Baca juga: Biaya Study Tour & Wisuda TK di Bekasi? Dedi Mulyadi Takut Ada Kesenjangan Sosial di Kalangan Siswa

Ibu itu menjelaskan, sebelum study tour digelar, orangtua siswa harus membayar iuran selama tiga tahun dengan nilai Rp 150.000 per bulan.

Padahal, orangtua siswa juga harus membayar uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) sebesar Rp 150.000.

Dengan begitu, ibu tersebut harus mengeluarkan Rp 300.000 setiap bulan ke sekolah.

Ia pun mengaku keberatan dengan jumlah tersebut.

"Jadi sama SPP-nya Rp 300.000. Terus kami diwajibkan membayar pembayaran akhir tahun dan lain-lainnya," ucap ibu yang tak diketahui namanya itu.

Secara keseluruhan, ibu tersebut menyampaikan bahwa biaya kegiatan study tour anaknya ke Bali berkisar Rp 5-6 juta.

"Total semua biaya untuk ke Bali kalau enggak salah estimasi Rp 5 juta sampai Rp 6 juta, Pak," ungkapnya.

Baca juga: Ortu Murid TK Syok Diminta Bayar Wisuda dan Study Tour Rp 1,1 Juta, Aturan Dedi Mulyadi Tak Mempan

Mendengar keluhan ibu tersebut, Dedi meminta SMK KP segera menghentikan rencana kegiatan study tour.

Jika tidak, Dedi menegaskan, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap yayasan sekolah tersebut.

"Oke, untuk SMK KP Bekasi tolong hentikan kegiatan rencana ke Bali. Kewenangan izin dari yayasan tersebut ada di Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tegas Dedi.

"Kami tidak segan-segan mengambil tindakan yang nyata bagi sekolah tersebut apabila terus memaksakan. Ini keluhan dari orangtuanya. Iya bu ya?" sambung eks Bupati Purwakarta itu.

Setelah mendengar jawaban Dedi, ibu tersebut sedikit lega.

Namun, ia tetap menyampaikan keberatan atas kegiatan study tour sekolah anaknya.

Sementara, Dedi memastikan akan meminta anak buahnya menghubungi sekolah tersebut agar menghentikan rencana kegiatan study tour.

"Oke nanti, hari ini juga, saya akan meminta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk telepon kepala sekolahnya untuk menghentikan kegiatan," tambah Dedi.

Sebelumnya, orangtua murid PAUD juga mengeluhkan biaya study tour dan wisuda tersebut.

Pengakuan muncul dari orangtua murid berinisial L (30).

L menyebutkan bahwa biaya untuk wisuda dan study tour PAUD anaknya Rp 1.150.000.

Baginya, nominal tersebut sangat memberatkan.

"Kalau untuk wisuda plus foto Rp 550.000, untuk jalan-jalan Rp 600.000. Total Rp 1.150.000 yang bagi kami sangat memberatkan," kata L, Rabu (16/4/2025).

Baca juga: Tak Ikuti Aturan Menteri soal Study Tour, Dedi Mulyadi Tak Mau Orang Tua Tersiksa: Bukan Hal Sepele

Surat edaran study tour dan wisuda tersebut pun terungkap.

Tertulis bahwa study tour akan digelar pada 12 Juni 2025.

Rincian biaya Rp 600 ribu untuk study tour juga disebutkan.

Di antaranya untuk masuk area outbound dua orang, makanan ringan dan minuman dua orang, makan siang prasmanan dua orang, kaus, dan dua bus.

Lalu untuk kegiatan wisuda direncanakan digelar di Gedung Islamic Center Bekasi pada 18 Juni 2025.

Murid harus membayar biaya wisuda Rp 550.000 dengan rincian transportasi, pendaftaran munaqosah dan wisuda, sewa toga, foto wisuda dan foto kelas bersama, makanan ringan, serta ijazah.

L meminta pihak sekolah membatalkan kegiatan tersebut.

"Harapan saya semoga dibatalkan saja ini wisuda dan jalan-jalannya," imbuh dia, melansir dari Kompas.com.

Baca juga: Peringatan Dedi Mulyadi ke Kepsek yang Nekat Adakan Study Tour: Silahkan Berhadapan dengan Saya

Meski demikian, hingga kini pihak sekolah belum memberikan konfirmasi terkait keluhan orangtua murid tersebut.

Terpisah, Tri Adhianto menegaskan bahwa sekolah dilarang menggelar kegiatan wisuda dan study tour.

Larangan ini sebagaimana aturan yang telah dikeluarkan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi.

"Kan sudah keluar (aturan pelarangan), sudah jelas," ucap Tri kepada Kompas.com.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id