Senyum Lega Masruroh, Akhirnya Ada Sosok yang Lunasi Tagihan PLN Rp 12,7 Juta, Ikhlas: Kemanusiaan

TRIBUNJATIM.COM - Masruroh, penjual gorengan yang ditagih listrik PT PLN sebesar Rp 12,7 juta masih ramai dibicarakan.

Terakhir, ada bantuan khusus yang digalang para pedagang untuk membantu Masruroh.

Setelah kasus ini viral, para pedagang beramai-ramai mengumpulkan sumbangan untuk membantu membayar tagihan listrik Masruroh. 

Akhirnya terkumpul uang Rp 5.120.500.

Namun, saat uang ini mau diberikan ke PLN untuk membayar tagihan listrik Masruroh, perwakilan pedagang ditolak. 

Terbaru, Masruroh seharusnya akan bisa tersenyum lega karena ada sosok lain yang ingin membantu melunasi tagihan listrik tersebut.

Sosok ini tidak diduga dan dinyana, seorang pejabat wakil rakyat yang tergerak hatinya untuk bantu sang pedagang gorengan.

Sosok tersebut adalah Sadarestuwati, anggota DPR RI yang tergerak untuk membantu Masruroh melunasi tagihan listrik tersebut.

Hal ini diketahui dari laman PDIP Jatim yang diunggah Senin (28/4/2025).

Baca juga: Panti Pijat dan Spa di Surabaya Harus Patuhi Aturan dan Norma, Komisi A DPRD: Bisa Dicabut Izinnya

“Ini pembelajaran kepada masyarakat. Kita harus ekstra hati-hati, karena bagaimanapun juga urusan dengan perusahaan milik negara tidak bisa diselesaikan begitu saja."

"Masyarakat perlu kedisiplinan dan rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan negara agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang,” tutur Sadarestuwati, Senin (28/4/2025), dikutip TribunJatim.com dari laman PDI-P Jatim.

Sekaligus mendorong pihak PLN untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat di akar rumput.

“Kami minta PLN untuk melakukan sosialisasi per desa dengan mengumpulkan masyarakat, agar mereka memahami hak dan kewajibannya."

"Ketidaktahuan masyarakat seringkali menjadi sumber permasalahan, seperti yang dialami Bu Masruroh ini, yang bahkan tidak mengetahui siapa pelaku sebenarnya,” jelas wanita yang akrab disapa Mbak Estu ini. 

Kasus ini memantik empati dari publik termasuk dari Anggota DPR RI Komisi VI, Sadarestuwati.