Ketua DPRD Jombang Tanggapi Soal Perpindahan Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Rakyat ke Tunggorono

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji menanggapi perpindahan lokasi pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dari Desa Denanyar, ke Desa Tunggorono.

Dia mengatakan, anggaran untuk pengurukan di lokasi yang berada di Desa Denanyar lebih besar.

"Di Jombang itu kemarin sempat menyediakan lahan di Denanyar untuk Sekolah Rakyat, namun setelah dilakukan survei oleh Kementerian Sosial, karena harus melakukan pengurukan di atas 2 meter, jadi anggaran untuk pengurukan itu lebih besar," ujarnya, Jumat (9/5/2025).

Setelah dilakukan survei ulang, rencana gedung Sekolah Rakyat dipindah dan akan dibangun di Tunggorono, yang saat ini merupakan tempat terminal bongkar muat.

"Karena memang pemerintah daerah paling tidak harus menyediakan lahan seluas paling sedikit 5 hektare untuk bisa melayani Sekolah Rakyat," katanya melanjutkan. 

Meskipun begitu, Hadi Atmaji menjabarkan, ditunjuknya Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten yang ditempati Sekolah Rakyat sangat positif. 

"Kalau dari sisi positif kita menilai, mengapa harus ada Sekolah Rakyat, karena negara ingin hadir ke masyarakat yang miskin dan bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas tanpa harus mahal. Tentu memang tantangan cukup besar, kalau kita tidak paham keseluruhan terhadap konsep Sekolah Rakyat ini pasti akan negatif tanggapannya," ungkapnya. 

Hadi Atmaji menjelaskan, Sekolah Rakyat, jika dikelola secara baik ke depannya, pemerintah akan hadir kepada rakyat yang butuh untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. 

Baca juga: Pemkab Kediri Siapkan Lahan 13 Hektare untuk Sekolah Rakyat, Mas Dhito Sebut Pembangunan Dipercepat

"Dengan asumsi seperti ini, di Kabupaten Jombang terdapat 302 desa 4 kelurahan, penduduknya lebih dari 1 juta. Kalau Sekolah Rakyat, jika memang ada SD, untuk kelas 1 SD, kita ambil 100 anak, kita menyeleksi dari 306 desa itu, masih bisa satu desa satu anak dan itu syarat ketentuan berlaku," bebernya. 

Hadi melanjutkan, semua proses harus dilewati sesuai prosedur.

"Pasti harus ada seleksi, IQ-nya bagaimana, minat anaknya bagaimana, karena kita memfasilitasi anak yang betul-betul semangat untuk bersekolah," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, luas lahan di Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, yang awalnya diproyeksikan jadi tempat pembangunan Sekolah Rakyat (SR) hanya 3,7 hektare.

Rencana membangun Sekolah Rakyat di Denanyar pun urung dilakukan 

Namun, pemkab sudah menemukan lokasi lahan baru, yakni di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, menjabarkan, alasan batalnya gedung Sekolah Rakyat dibangun di Desa Denanyar karena luas lahan tersebut hanya 3,7 hektare. 

Sementara, pemerintah pusat ingin luas lahan yang disiapkan daerah untuk pembangunan gedung Sekolah Rakyat mencapai 5 hektare lebih. 

Meskipun batal dibangun di Desa Denanyar, pemkab sudah mendapatkan lokasi baru, yakni di Terminal Barang di Desa Tunggorono yang luasnya mencapai 5,1 hektare. 

"Untuk Terminal Barang di Desa Tunggorono sudah lolos verifikasi teknis oleh Kementerian PUPR. Karena itu, lokasi pembangunan Sekolah Rakyat resmi ditetapkan di Jalan Prof Nurcholish Majid, Desa Tunggorono," ungkap Agus. 

Sebagai pengganti, nantinya Terminal Barang akan dipindahkan ke Kecamatan Perak, jika gedung Sekolah Rakyat sudah dibangun.

"Untuk Terminal Barang, rencananya akan kami pindahkan ke Kecamatan Perak. Proses pembangunan dimulai di tahun ini dan ditargetkan selesai akhir tahun," katanya. 

Agus menjabarkan, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program nasional, di mana Jombang menjadi daerah ke-65 dari tahap pertama.

Anggaran pembangunan gedung Sekolah Rakyat ini dialokasikan dari APBN dengan nilai sekitar Rp 200 miliar.