Dedi Mulyadi Beri Kuda Rp 25 Juta ke Siswa SMP di Barak Militer, Tertawa Dengar Alasan Sering Bolos

Ia juga menyinggung tugas gubernur yang kian ringan kala dikerjakan bersama.

Sehingga dirinya bisa berkonsentrasi dan fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Barat.

"Untuk itu dengan tangan terbuka menerima uluran tangan bapak dan ibu semua barangkali rumahnya, yayasan, lembaga pendidikannya, kantor pengacaranya bisa digunakan untuk tempat pendidikan anak-anak yang berperilaku khusus atau berperilaku istimewa," 

"Saya tunggu ya. Bisa menghubungi dinas pendidikan bisa menghubungi sekpri gubernur, bisa menghubungi dinas sosial prov jabar, bisa menghubungi bupati, wali kota, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Barat," pungkasnya.

Diketahui, seorang orang tua murid, Adhel Setiawan melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM gegara menilai kebijakan eks Bupati Purwakarta itu melanggar HAM dan menyimpang dari tujuan pendidikan.

Dikenal sebagai pengacara dari kantor hukum Defacto & Partners Law Office, Adhel mengatakan keberatannya terhadap program pendidikan militer untuk siswa nakal ini, hingga menginginkan kebijakan ini dihentikan.

Selan itu, ada tiga alasan utama dari penolakannya, diantaranya ia menganggap pendekatan militer bertentangan dengan dengan esensi pendidikan.

Kemudian ia mempertanyakan kurikulum yang digunakan dalam pelatihan militer ini dan menyebut Dedi Mulyadi sudah menyalahgunakan kewenangannya sebagai kepala daerah.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com