Wali Kota Surabaya Ajak Warga Melapor Jika Ada Sekolah yang Tetap Menarik Iuran Wisuda dan Wisata

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine Koloway

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan larangan SD negeri dan SMP negeri berimplikasi sanksi bagi yang melanggarnya.

Karenanya, Cak Eri mengajak warga, khususnya wali murid, untuk mengadu ke pihaknya apabila ada sekolah yang menyalahi aturan tersebut.

Wali Kota Eri menegaskan bahwa wisuda dan wisata yang mengandalkan iuran hanya akan membebani orang tua/wali murid.

Apabila dibiarkan, maka psikologis siswa juga akan terdampak.

"Kalau untuk SMP Negeri, SD negeri, saya tidak perbolehkan [iuran] satu sen pun untuk menarik dari siswa. Kalau sampai ada yang seperti itu, saya sanksi kepala sekolah yang ada di bawah naungan saya," katanya di Surabaya.

Baca juga: Larangan Keras Wali Kota Surabaya ke SD-SMP Negeri Gelar Wisata dan Wisuda: Haramkan Pungutan

Menurut Wali Kota Eri, kepala sekolah maupun guru di SD/SMP negeri telah memahami pedoman ini. Namun, pihaknya tetap membuka pintu bagi wali murid atau warga untuk melapor apabila menemukan sekolah yang melanggar.

"Kalau sampai ada yang seperti itu [menggelar wisata dan wisuda dengan iuran], laporkan!," tegas Cak Eri yang juga bapak dua anak ini.

Menurut Wali Kota, sekalipun sekolah tidak mewajibkan, namun program wisuda dan wisata akan cenderung menimbulkan kesenjangan antar siswa. Apabila siswa ada yang tak ikut dalam kegiatan, akan kecil hati.

Baca juga: Sosok Kepsek SMK Sebut Sekolah Gelar Wisuda Mirip Perguruan Tinggi sebagai Tradisi, Singgung Aturan

"Itu yang selalu saya katakan. Jangan pernah alasan menggunakan wisuda, [sekolah meminta] yang mampu silakan membayar, yang tidak mampu tidak usah membayar. Tetapi, memaksa anaknya untuk membayar. Itu sama saja merusak jiwa anak-anak. Akhirnya terjadi bully gara-gara itu," kata Doktor Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) ini sebelumnya.

Pakar Pendidikan Isa Anshori mengapresiasi program Pemkot yang telah berjalan sejak 2015 tersebut.

Menurut Isa, seharusnya sekolah memberikan alternatif kegiatan kepada siswa yang seharusnya tidak memberatkan namun sekaligus tidak mengurangi esensi pembelajaran.

Baca juga: Prosesi Wisuda Kelulusan Siswa SMK Bak Perguruan Tinggi Tuai Sorotan, Disdik Tegaskan Larangan

"Kalau itu memberatkan dan dari yang berat kemudian menjadi sebuah kewajiban, tentu kebijakan Pemkot untuk melarang kegiatan ini (wisuda dan wisata) menjadi sebuah keniscayaan. Kenapa? Pendidikan di Surabaya, khususnya yang SD dan SMP sudah tidak berbayar atau artinya sebenarnya anggaran pendidikan sudah disiapkan oleh pemerintah daerah," kata Isa ketika dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (15/5/2025).

Seharusnya menurut Isa, sekolah telah merancang kegiatan wisuda atau pun wisata dengan mengandalkan anggaran dari Pemda. Sekalipun, acara tersebut tak berbentuk seremonial yang cenderung menghabiskan banyak biaya.

"Dari anggaran yang diberikan (Pemda) itu kan sejatinya sudah harus dirancang oleh sekolah untuk memberikan apa yang menjadi target sekolah. Sehingga kalau kemudian ada kegiatan - kegiatan lain yang memang ada kaitannya dengan proses yang ada, saya kira ini bisa menjadi bagian untuk dicegah, terutama yang bisa berdampak akan memberangkatkan wali murid. Apalagi, tidak semua wali murid masuk kategori mampu," tandasnya.

Baca juga: Nasib Kepsek Kecolongan Acara Perpisahan di Klub Malam, Pihak Disdikbud Tindak Tegas: Larangan Jelas