Gubernur Jabar Pertanyakan Perhutani Imbas Longsor Gunung Kuda: Pengelola Hutan Bukan Usaha Tambang

TRIBUNJATIM.COM -- Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kini menyoroti peran Perhutani.

Dedi Mulyadi menyebut jika seharusnya Perhutani sebagai pengelola hutan tak menyewakan lahan untuk pertambangan.

Selanjutnya, Dedi Mulyadi akan memanggil pihak Perhutani.

Hal ini untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

"Perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelola usaha tambang," ujarnya.

Baca juga: 14 Korban Jiwa Longsor Gunung Kuda, Dedi Mulyadi Soroti Aktivitas Tambang Berbahaya: Tutup Permanen!

Tragedi longsor di tambang batu alam Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, yang terjadi pada Jumat (30/5/2025) menewaskan sedikitnya 17 orang dan menyebabkan delapan lainnya masih hilang.

Insiden ini memicu kritik tajam dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terhadap Perum Perhutani, yang dinilai menyalahgunakan fungsi lahan hutan untuk aktivitas pertambangan.

Penutupan Tambang dan Investigasi

Setelah kejadian, Gubernur Dedi Mulyadi memerintahkan penutupan tambang Gunung Kuda serta empat tambang lain yang dianggap berisiko tinggi.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah mengidentifikasi potensi bahaya di lokasi tersebut, namun tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional tambang saat itu.

Pihak berwenang telah memulai investigasi terhadap penyebab longsor dan telah memeriksa enam orang, termasuk pemilik tambang.

Namun rescue operation menghadapi tantangan akibat cuaca buruk dan kondisi tanah yang tidak stabil.

Praktik Penambangan yang Berisiko

Metode penambangan di Gunung Kuda diduga menjadi salah satu penyebab longsor.

Pengambilan material dari bawah menyebabkan struktur tanah di atas menjadi labil, meningkatkan risiko longsor.

Pihak pengelola tambang mengakui bahwa metode ini telah digunakan dan sebelumnya telah mengambil langkah antisipasi dengan meliburkan pekerja saat ada indikasi longsor.

Tanggapan DPRD dan Masyarakat

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon berencana melakukan inspeksi ke lokasi tambang untuk memeriksa legalitas izin operasional.

Masyarakat setempat juga menyuarakan keprihatinan atas dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang terus berlangsung di wilayah tersebut.

Tragedi di Gunung Kuda menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap praktik pertambangan di lahan hutan dan penegakan regulasi yang lebih ketat.

Kritik dari Gubernur Dedi Mulyadi terhadap Perhutani mencerminkan kebutuhan akan tanggung jawab yang lebih besar dari perusahaan pengelola hutan dalam menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat.

Dedi Mulyadi sampaikan belasungkawa

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sampaikan belasungkawa atas musibah longsor Gunung Kuda Cirebon.

Untuk diketahui, 14 orang dikabarkan meninggal dunia dalam insiden yang terjadi di Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Jumat (30/5/2025) siang.

Dedi Mulyadi langsung menginstruksikan penutupan secara permanen tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon.

Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi melalui akun Instagram pribadinya. 

Baca juga: Detik-detik Longsor Gunung Kuda Cirebon, Status Darurat 7 Hari, Korban 14 Meninggal & 8 Masih Dicari

Menurut Dedi Mulyadi, sebelum menjadi Gubernur, ia pernah mendatangi lokasi penambangan tersebut. 

Ia menilai penambangan galian C itu sangat berbahaya, tidak memenuhi unsur standarisasi keamanan bagi para pegawainya. 

Namun saat itu, ia tak memiliki kapasitas untuk mengantikan aktivitas penambangan di sana. 

Kini sebagai Gubernur Jawa Barat, ia menginstruksikan tambang galian C Gunung Kuda, Cirebon tutup selamanya. 

"Dari sisi aspek kebijakan, saya sudah memerintahkan Kepala ESDM dan seluruh jajaran yang hari ini sudah berada di lokasi untuk mengambil tindakan tegas (supaya) perusahaan itu ditutup untuk selamanya," tegas Dedi Mulyadi. 

Dedi Mulyadi pun menyampaikan belasungkawa atas korban meninggal dunia. 

"Saya menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya warga Jawa Barat di penambangan tersebut.

Tentunya warga itu sedang bekerja, memenuhi kebutuhan keluarganya walaupun pekerjaannya diancam bahaya, dan ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang," katanya.

"Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan, dan yang meninggal diterima Iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan ditempatkan di tempat yang mulia, di Sisi Allah subhanahu wa ta'ala," sambungnya.

Baca juga: Hujan Deras Guyur Magetan, Kembali Picu Tanah Longsor, BPBD Imbau Masyarakat Siaga

Baca juga: Hujan Tangis Iringi Pemakaman 4 Korban Tanah Longsor Trenggalek, Dimakamkan Satu Liang Lahat

Diberitakan Tribun Jatim sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman menyampaikan pemerintah menetapkan darurat bencana musibah longsor Gunung Kuda Cirebon selama tujuh hari.

"Ada 14 orang yang meninggal, empat terluka, dan kemungkinan yang masih tertimbun ada delapan orang," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, saat mengunjungi RSUD Arjawinangun, Jumat (30/5/2025) malam.

Dia menjelaskan, 13 orang yang meninggal ada di RSUD Arjawinangun. Satunya lagi berada di RSUD Sindanghurip.

Sedangkan empat orang yang terluka dan masih dalam perawatan. 

Sebagai upaya lanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status darurat bencana. Proses evakuasi selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak terkait. 

“Besok kita lanjut evakuasi, kita melakukan asesmen agar Gunung Kuda ini aman. Ketika sudah benar-benar aman, maka kami akan melakukan pencarian lanjutan,” jelas Herman.

Ia menekankan pentingnya keselamatan petugas di lapangan. Sebab, potensi longsor susulan yang kerap terjadi di lokasi serupa.

“Kami turut berduka atas musibah ini. Semoga, semua korban yang tertimpa material longsoran bisa ditemukan semua,” ucapnya.

Berita Viral lainnya

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com