Dilema Sekolah Swasta di Kota Malang Sikapi Putusan MK Gratiskan SD-SMP

Kondisi ini justru bertolak belakang dengan siswa yang sekolah di SMP Sriwedari.

Banyak dari peserta didiknya yang merupakan warga Kabupaten Malang.

Baca juga: Putusan MK Soal SD-SMP Gratis, SMP Swasta di Surabaya Ragukan Kekuatan Anggaran Pemerintah

Sekolah ini cukup kesulitan dalam mencari murid baru yang berdomisili di Kota Malang, imbas dari penerapan sistem zonasi.

Hal ini yang membuat siswa yang bukan merupakan warga Kota Malang jadi tidak mendapatkan akses pendidikan gratis tersebut.

"Beasiswa ini diberikan hanya untuk yang ber-KTP Kota Malang,"

"Kalau tidak, ya tidak bisa,"

"Jadi sekolah gratis ini hanya diperuntukkan bagi murid saja,"

"Untuk guru belum, karena honor kami juga belum dicover oleh Pemkot Malang sampai saat ini," ungkapnya kepada Tribun Jatim Network.

Baca juga: Sikap Bupati Lumajang Usai MK Putuskan Biaya SD-SMP Gratis

Secara proses, Rudiyanto yang juga kepala sekolah SMP Sriwedari itu mengaku siap untuk melaksanakan sekolah gratis sesuai putusan MK.

Hanya saja, regulasi dan mekanismenya harus jelas, agar tidak menjadi beban dari pihak sekolah.

Selama ini, dia menyampaikan kalau sekolah swasta itu masih kesulitan dalam hal operasional.

Seperti kegiatan siswa di sekolah, sarana dan pra sarana, hingga jasa dan modal yang dikeluarkan untuk keberlangsungan sekolah.

Kondisi tersebut yang jarang tersentuh bantuan.

Belum lagi, jumlah siswa yang sedikit membuat sekolah swasta masih harus berjuang untuk tetap bisa bertahan dalam memberikan akses pendidikan.

"Kami siap melaksanakan sekolah gratis asalkan sumber dana yang diperuntukkan itu jelas,"

"Karena dari 87 sekolah swasta di Kota Malang ini, hanya 15 persen yang surplus anggaran dan kuota pagunya terpenuhi,"

"Untuk itu, dibutuhkan support dari pemerintah dan peran serta dari masyarakat," tandasnya.