Berita Viral

Cara Dedi Mulyadi Lunasi Utang Pemprov Rp 334 Miliar ke BPJS, Sentil Gaya Kerja PNS: Kita Berdosa

Tayang: Jumat, 20 Juni 2025 19:13 WIB

Penulis: Ignatia | Editor: Mujib Anwar

Cara Dedi Mulyadi Lunasi Utang Pemprov Rp 334 Miliar ke BPJS, Sentil Gaya Kerja PNS: Kita Berdosa

Kompas.com

CARA DEDI MULYADI LUNASI - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Gubernur Jabar mengungkapkan bagaimana caranya dirinya melunasi utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan.

"Apa artinya kita makan di hotel, rapat di hotel, tidur di hotel, kalau rakyat di rumah sakit menangis dan tidak bisa dilayani oleh rumah sakit karena BPJS-nya belum dibayar," ucapnya.

"Apalagi kalau sampai meninggal dunia karena tak adanya pelayanan, kita berdosa terhadap itu semua," ujar Dedi.

Sementara itu, BPJS Kesehatan tampaknya tarifnya akan semakin naik.

DEDI MULYADI KETAR KETIR - Dedi Mulyadi menceritakan kondisi ekonomi daerah di Jawa Barat yang tidak merata, pemerintahnya sedang kesulitan dalam menangani anggaran dana. Khususnya Bupati Pangandaran yang mengeluhkan kepada Dedi terkait fiskal yang kekurangan, Sabtu (14/6/2025). (YouTube KDM1)

Iuran BPJS Kesehatan akan naik pada 2026 mendatang.

Lantas iuran BPJS Kesehatan akan naik berapa di 2026?

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, rencana kenaikan iuran ini sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Tapi masih butuh waktu untuk menghitung rencana kenaikan tersebut bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"BPJS saya sudah bilang ke Bapak (Prabowo), kalau hitung-hitungan kami sama Bu Menkeu (Sri Mulyani) 2025 harusnya aman. Di 2026 kemungkinan mesti ada adjustment (penyesuaian) di tarifnya," kata Budi usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025), dikutip dari Tribun Jambi.

Budi mengatakan, perhitungan yang dilakukan Kemenkes dan Kemenkeu belum final sehingga angka kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum dapat dipastikan.

Proses penghitungan itu akan melibatkan pihak BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan hingga Kemenkes.

Setelah hitung-hitungannya sudah lebih jelas, Budi dan Sri Mulyani akan melapor kembali kepada Prabowo.

"Saya minta waktu beliau nanti kalau hitung-hitungannya sudah pas mau menghadap (dengan) Bu Menteri Keuangan untuk menjelaskan," ucap Budi.

Di sisi lain, ia memastikan, kenaikan tarif ini tidak ada hubungannya dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang saat ini masih dievaluasi hingga akhir Juni 2025.

"Enggak enggak, enggak ada hubungannya sama KRIS. Belum, belum ada angkanya. Makanya mesti hadap beliau, tapi sudah dikasih waktunya nanti aku sama Bu Ani (Sri Mulyani)," jelas Budi.