Proses Seleksi Perangkat Desa Pulorejo Jombang Jadi Sorotan, Tahapan Janggal hingga Berkas Hilang

Laporan Wartawan tribun Jatim Network, Anggit Puji Widodo

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Proses seleksi perangkat desa di Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, menuai sorotan tajam dari sejumlah peserta. 

Mereka menilai jalannya tahapan rekrutmen dipenuhi kejanggalan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi.

Budianto (40), salah satu peserta seleksi, mengaku sejak awal sudah melihat indikasi ketidaktertiban dalam tahapan pendaftaran juga diduga tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbup) Jombang Nomor 18 Tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

Ia menuturkan bahwa jadwal penetapan peserta semestinya diumumkan dua hari setelah pendaftaran ditutup, namun justru tertunda hingga sepekan.

"Alasannya karena ketua panitia sedang ada acara di Surabaya. Penundaan ini justru memunculkan dugaan adanya sesuatu yang tidak beres," ucapnya saat dikonfirmasi pada Minggu (22/6/2025).

Baca juga: Bola Panas Kasus Dugaan Korupsi Kades Ngepung Bergulir, Kejari Nganjuk Periksa 9 Perangkat Desa

Keterlambatan itu membuat Budianto dan tiga peserta lain termasuk Koko dan Ferri semakin curiga terhadap integritas proses seleksi. 

Mereka bahkan baru dapat menyerahkan kelengkapan berkas di hari terakhir, menjelang tengah hari.

Masalah paling serius muncul saat berkas milik peserta bernama Feri Leo Ronaldi (22) dinyatakan hilang. 

Baca juga: Polres Jombang Sabet Predikat Layanan Publik Terbaik, Bukti Komitmen Beri Pelayanan Maksimal

Padahal, menurut pengakuannya, dokumen sudah diserahkan langsung ke panitia.

"Saya merasa ada yang tidak wajar. Ini bukan sekadar kelalaian biasa. Saya minta agar hal ini diselidiki secara menyeluruh karena mengarah pada indikasi kecurangan," ujar Feri.

Feri mengungkap bahwa dirinya baru mengetahui berkasnya hilang pada malam menjelang pengumuman peserta yang lolos seleksi administrasi. 

Baca juga: PAUD Tak Dibangun, Kades ini Malah Pakai Uang Desa Rp 860 Juta untuk Judol dan Beli Tanah Kavling

Ia menuntut proses seleksi diaudit secara terbuka.

Peserta lainnya, Koko Eka Prasetiawan, juga mengeluhkan perlakuan panitia saat ia menyerahkan dokumen. 

Berkasnya sempat nyaris ditolak lantaran berasal dari desa berbeda, meski akhirnya diterima setelah disaksikan oleh anggota BPD.

Baca juga: Canggihnya Rumah Bibit Cabai di Desa Kebonrejo Kediri, Bisa Mengontrol Suhu hingga Cahaya

"Itu bukti panitia bekerja tanpa standar yang konsisten. Seolah-olah aturannya bisa berubah tergantung situasi," kata Koko.

Tak hanya itu, peserta juga menyebut bahwa berita acara penetapan peserta diumumkan tanpa adanya persetujuan atau tanda tangan dari mereka.

"Tiba-tiba diumumkan kalau sudah disetujui, padahal kami tidak pernah menandatangani apa pun. Kami hanya ingin proses ini dijalankan dengan jujur, adil, dan bebas dari praktik kotor," tutur Budianto. 

Baca juga: Dapat Proyek Besar, UMKM di Jombang ini Kebut Produksi Ribuan Medali untuk Porprov Jatim 2025

Sementara itu, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Jombang, Didik saat dikonfirmasi mengenai keluhan para peserta, mengatakan akan menghubungi Tribun Jatim Network kembali jika sudah ada waktu longgar.

"Mohon maaf mas. Sekarang kulo masih di rumah sakit nunggu anak. Nanti bisa agak longgar Kulo hubungi. Pangapunten.(Sekarang saya masih di rumah sakit menunggu anak. Nanti bisa agak longgar saya hubungi. Mohon maaf," katanya saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp.

Sementara itu, Sekretaris Desa Pulorejo, Aris saat dikonfirmasi mengenai keluhan para peserta terkait seleksi perangkat desa masih belum memberikan tanggapan.