Kepala Otorita IKN Basuki sudah Bersihkan 8 Warung Prostitusi di Dekat IKN, Tegaskan Lokasinya

Dari hasil percakapan dengan belasan pekerja dan warga, mayoritas mengetahui praktik tersebut namun mengaku tidak memiliki kuasa untuk mencegahnya.

"Sudah lama itu (prostitusi). Mereka tinggalnya tidak ketahuan karena nggak menetap. Biasanya mereka nyewa di guest house," ujar Ramlan, warga Sepaku.

Pengakuan Warga

Andi Armada, warga Desa Bumi Harapan, menyebut prostitusi online melalui aplikasi memang sudah terjadi sejak pertama kali ramainya pembangunan IKN ditambah lagi banyaknya pekerja konstruksi yang kebanyakan didatangkan dari luar daerah.

"Prostitusi itu gak mungkin hilang. Orang punya kebutuhan. Coba buka , pasti banyak yang online di sekitar sini," katanya.

Para pelaku prostitusi di kawasan IKN mayoritas bertransaksi menggunakan aplikasi online yang lebih simpel dan lebih mudah. 

Setelah ada kesepakatan harga dengan pelanggan, eksekusi prostitusi itu kemudian dilakukan di guest house.

Salah satu guest house di Sepaku disebut-sebut sebagai tempat favorit para PSK melayani tamunya.

Pengakuan PSK Layani 10 Orang Sehari: Capek Tapi Duitnya Lumayan

Dari penelusuran Tribun Kaltim, ditemukan sekitar ratusan PSK yang seolah sudah mengakar di sana dengan memanfaatkan platform  media sosial serta aplikasi online untuk menawarkan diri kepada para pelanggannya.

Tribun Kaltim sempat berbincang dengan 8 perempuan muda yang secara terbuka mengakui bekerja sebagai PSK di kawasan Kecamatan Sepaku yang menjadi jantung proyek IKN. 

Mereka menyatakan bahwa kehadiran mereka dianggap “dibutuhkan” oleh sebagian besar para pekerja pria yang datang dari luar daerah, terutama dari Pulau Jawa dan Sumatera.

Para PSK ini tak hanya mengandalkan aplikasi perpesanan seperti MiChat untuk mencari pelanggan, tapi juga memanfaatkan pendekatan yang lebih halus. 

Salah satu modus yang digunakan adalah berpura-pura menanyakan lowongan kerja bagi perempuan di IKN. Percakapan tersebut kemudian berujung pada pertukaran nomor WhatsApp dan penawaran jasa.

"Awalnya itu cuma pura-pura nanya kerjaan, tapi lama-lama ngobrol, ya ujung-ujungnya jadi tamu juga," ujar seorang PSK yang enggan disebutkan namanya.

Mereka menyebutkan bahwa tarif layanan berkisar antara Rp400 ribu hingga Rp700 ribu per sesi, tergantung permintaan dan durasi.

Beberapa tamu bahkan bersedia membayar lebih jika merasa puas dengan pelayanan yang diberikan.

Salah satu PSK yang ditemui di sebuah kafe kawasan Sepaku menyebutkan bahwa permintaan terhadap layanan mereka cukup tinggi, bahkan bisa mencapai belasan tamu dalam sehari.

"Kadang bisa 10 orang sehari, capek sih, tapi duitnya juga lumayan," ujarnya sembari tersenyum.

Ia menambahkan bahwa mayoritas tamu yang dilayaninya merupakan pekerja dari luar daerah yang merantau ke IKN untuk mencari nafkah.

“Jarang orang lokal, kebanyakan pendatang. Mereka bilang cuma sementara di sini, kerja di proyek,” tambahnya.

Selain berburu tamu secara mandiri, mereka juga mengandalkan jaringan sesama PSK. Seringkali, pelanggan yang merasa puas akan merekomendasikan rekannya ke PSK lain.

"Kadang tamu dari teman, misal dia udah langganan tapi temennya juga mau, ya dibagi-bagi gitu,” kata PSK lainnya.

Penertiban

Maraknya kasus prostitusi di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi atensi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terus melakukan pengawasan dan penertiban, di kawasan ibu kota baru itu.

Dalam prosesnya, ditemui bahwa praktik tersebut memang semakin marak sejak adanya IKN, jauh berbeda saat Sepaku masih wilayah biasa.

Kepala Bidang (Kabid) Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP PPU Rakhmadi mengatakan bahwa, informasi mengenai adanya praktik tersebut, diketahui setelah adanya laporan masyarakat, dan pemerintah desa setempat.

"Terkait dengan kegiatan praktik prostitusi online di IKN, memang kami sudah melakukan pemantauan sejak tiga bulan lalu," ungkapnya pada Selasa (6/5/2025) lalu.

Laporan tersebut langsung ditindak lanjuti oleh Satpol PPU, karena masyarakat cukup resah dengan keadaan tersebut.

Rakhmadi mengungkapkan modus para Pekerja Seks Komersial (PSK) di IKN, yakni dengan menetap beberapa hari di penginapan atau guest house, dan hotel.

Dari situ kemudian mereka mengaktifkan aplikasi, untuk mencari pelanggannya.

Modus tersebut terungkap, dari investigasi mendalam tim Satpol PP bersama dengan pihak lainnya.

"Kami melakukan operasi ke guest house dan memang kami menemukan beberapa pasangan yang bukan sah," jelasnya.

Dalam operasi tersebut, para PSK yang ditemukan langsung diamankan ke kantor desa terdekat.

Rata-rata, para PSK ini mencari pelanggan lewat aplikasi. Mereka datang dari luar daerah, seperti Jawa, Makassar dan Balikpapan.

"Adapun mereka sebagian besar penduduknya dari luar Kaltim, ada dari Jawa Barat dan Makassar juga Balikpapan," terangnya.

PSK yang melancarkan aksinya dengan aplikasi, datang secara mandiri. Tetapi ada pula ditemukan yang datang dibawa oleh orang lain (mucikari).

"Sebagian besar memang datang secara mandiri," singkatnya.

Selama kurang lebih tiga bulan, telah ada setidaknya 30 orang PSK yang telah diamankan. Mereka dibuatkan surat pernyataan, lalu diminta untuk bertanda-tangan. Setelah itu, mereka diminta atau diharuskan untuk pulang ke daerah asalnya.

Meski terus dilakukan penertiban, tetapi praktek itu masih saja ada sampai saat ini. Diakui Rakhmadi, setelah ada yang pulang, tidak berselang lama PSK baru kembali datang dan menyewa kamar di guest house yang ada di PPU.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri, dan dibutuhkan kolaborasi yang kuat antar pihak-pihak terkait, dalam upaya penertibannya.

Praktik prostitusi kata dia tidak akan bisa dibenarkan, karena dapat memicu timbulnya masalah-masalah baru, di tengah masyarakat.

"Harapan kami praktik prostitusi online ini harus ada kerjasama yang kuat antara pemerintah desa setempat, kemudian kerjasama dengan RT, tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan edukasi kepada pemilik guest house untuk memfilter tamu yang datang, tidak hanya serta merta menerima profit," tegasnya. (znl/taa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dan Tribun Kaltim