Kepsek SDN Ciledug Barat Akui Salah soal Pungutan Seragam Rp 1,1 Juta, Anak Nur Sudah Bisa Sekolah

"Masa bahan seragam tipis & cepat sobek sampai 1,5 juta," keluhnya.

Ia merasa praktik ini adalah bentuk monopoli oleh pihak sekolah yang mematikan para pelaku UMKM dan pedagang di pasar tradisional.

Menurutnya, siswa seharusnya dibebaskan untuk membeli seragam jadi di mana saja.

Ia bahkan menghitung, jika satu siswa membayar Rp1,5 juta dan ada 270 siswa, maka perputaran uang yang dimonopoli sekolah bisa mencapai ratusan juta rupiah.

Baca juga: Orangtua Murid SMP Keberatan Beli Seragam hingga Rp 2 Juta, Sekolah Klaim Tidak Pasaran

Menanggapi keluhan ini, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas memberikan jawaban yang di atas kertas terdengar melegakan.

Pihak dinas menegaskan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan siswa membeli seragam atau bahan di sekolah.

"Tidak ada ketentuan membeli seragam/bahan di sekolah. Jika masih memiliki seragam yang layak pakai dari saudara/tetangga, dapat dipakai kembali," tulis Dindik.

Namun, pernyataan Dindik selanjutnya seolah menjadi jawaban atas kebingungan warga.

Meskipun membebaskan pembelian seragam umum di luar, ada satu pengecualian, yaitu untuk seragam identitas atau seragam khas sekolah (misalnya batik atau seragam olahraga).

"Tetapi untuk seragam identitas, hanya pihak sekolah yang memiliki motif/desain tersebut, karena masing-masing sekolah memiliki corak khas masing-masing," lanjut pernyataan Dindik.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com