Wali Murid Geruduk Kantor Walikota usai Kepsek Minta Rp 15 Ribu Per Siswa untuk Tanda Tangani Ijazah

TRIBUNJATIM.COM - Orang tua murid atau wali murid di Bekasi menggeruduk kantor Walikota karena kesal.

Sejumlah orang tua murid itu memberikan pengaduan kepada Tri Adhianto, Wali Kota Bekasi.

Mereka melapor ke Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto karena merasa tak ada penyelesaian dengan pihak sekolah.

Wali murid mengungkapkan dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan seorang Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) berinisial SM di wilayah Jaticempaka, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi.

Seperti diketahui, praktik pungli di kalangan pendidikan memang masih kerap kali terjadi.

Apa keluhan terbesar orang tua murid tersebut?

Orang tua murid menyebut Kepala SDN menagih beberapa anggaran yang tidak seharusnya kepada murid.

Misalnya saja seperti uang capek karena menandatangani berbagai ijazah kelulusan anak murid di sekolah.

Tetapi menurut wali murid dugaan pungli ini disertai juga dengan dugaan penyelewengan dana lainnya.

Shinta (34) mengatakan selain dugaan pungli, diduga juga Kepala SDN tersebut melakukan penyelewengan dana BOS, hingga melakukan tindakan intimidasi terhadap guru.

“Niat kami ke menemui Wali Kota sebenarnya untuk menyerahkan laporan  bukti (Sejumlah dugaan pelanggaran) langsung kepada pak Wali Kota ya, antara lain terkait penyelewengan yang diduga dilakukan kepala sekolah seperti pungli, penyelewengan Dana BOS, penistaan agama, sampai intimidasi,” kata Shinta dikutip TribunJatim.com dari Wartakota, Selasa (22/7/2025).

Baca juga: Dedi Mulyadi Bantah Bohong Terkait Pesta Rakyat Tewaskan 3 Orang, Tantang Pihak yang Tak Percaya

Shinta menjelaskan dalam agenda pelaporan pada Senin (21/7/2025), sejumlah orangtua murid memaparkan dugaan pungli dilakukan dalam bentuk permintaan uang.

Diantaranya untuk biaya sampul raport hingga pembelian alat-alat kelas.

Di mana menurut orangtua murid seluruh kebutuhan tersebut telah dibelanjakan secara mandiri oleh pihaknya.

“Beliau ini minta uang sampul rapot, padahal itu sudah termasuk dalam Dana BOS. Keperluan kelas juga kami beli sendiri, tapi dia mengakuinya dan bilang dibeli dari Dana BOS,” jelasnya.

Baca juga: Satu Alamat Banyak KK di Surabaya, Komisi A DPRD Temukan Pelanggaran Serius: Rentan Penyalahgunaan