Pengurus Koperasi Merah Putih Tak Kuat Nombok Pakai Uang Sendiri karena Dana Operasional Belum Cair

TRIBUNJATIM.COM - Masalah di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah terungkap.

Para pengurus mengaku tak kuat harus terus nombok pakai uang pribadi.

Hal ini karena anggaran operasional dari pemerintah tak kunjung cair.

Hingga para pengurus harus memakai uang pribadi untuk menjalankan roda organisasi yang belum sepenuhnya bergerak.

Biaya yang harus ditanggung sendiri oleh para pengurus meliputi ongkos fotokopi, pencetakan dokumen, pembelian meterai, pembukaan rekening koperasi di Bank Jateng, hingga keperluan penyusunan administrasi lainnya.

"Banyak ketua atau pengurus lain yang nombok untuk uang fotokopi, print, meterai, buka rekening di Bank Jateng, bikin buku koperasi, dan lainnya," kata Ketua Kopdes Merah Putih Desa Ngentak, Kecamatan Ngombol, Marnie, pada Jumat (25/7/2025), seperti dikutip dari Kompas.com.

Marnie menjelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan tersebut dapat diklaim ke koperasi jika sudah ada modal, asalkan disertai kuitansi.

Namun, hingga saat ini, belum ada petunjuk teknis mengenai operasional koperasi ke depan.

"Sebenarnya bisa diklaimkan ke koperasi jika sudah ada modal asal ada kuitansi," ujarnya.

Beban yang ditanggung pengurus bukan hanya bersifat administratif. Biaya transportasi untuk mengurus legalitas koperasi dan koordinasi dengan instansi terkait juga harus ditanggung sendiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB).

“Yang jelas, uang bensin KSB untuk wara-wiri pasti uang kami sendiri,” tambah Marnie.

Baca juga: Ekonomi Desa Lamongan Bangkit, 474 Koperasi Merah Putih Diluncurkan Serentak oleh Bupati Yuhronur

Kondisi serupa juga dialami oleh banyak pengurus koperasi lain di berbagai desa di Purworejo.

Marnie menegaskan bahwa hingga kini belum ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk operasional dasar koperasi.

Satu-satunya dukungan konkret dari pemerintah saat ini adalah bantuan biaya notaris melalui kerja sama dengan Bank Jateng untuk memenuhi legalitas badan hukum koperasi.

Lebih lanjut, Marnie menyampaikan keprihatinannya atas kurangnya arahan teknis atau pelatihan dari pemerintah.